Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat tata kelola serta konsolidasi ekspor komoditas strategis Indonesia.
Menurutnya, perusahaan tersebut dibentuk agar negara memiliki kendali yang lebih baik terhadap arus ekspor dan penerimaan devisa.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa pertama, banyak yang nyinyir, yang ini dan sebagainya. Tapi ternyata, ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah kerap mendapat kritik dari sejumlah pihak. Ia bahkan menilai ada kelompok yang terus memprediksi kondisi Indonesia akan mengalami kemunduran.
"Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia collapse. Saya tidak mengerti, dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar, ya kan? Selalu meramalkan collapse, yang nggak bagus, gitu loh. Ya kan?," ujarnya.
Menurut Prabowo, pihak yang terus memprediksi Indonesia akan mengalami kegagalan pada dasarnya sedang berharap hal tersebut benar-benar terjadi.
"Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia collapse. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia, di mana cinta tanah air dia," kata Prabowo.
Senjata Pemerintah Tutup Kebocoran Devisa Ekspor
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi inisiatif penting, sekaligus langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa landasan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tersebut merupakan jawaban atas transaksi miliaran dolar Amerika Serikat yang merugikan negara selama bertahun-tahun.
DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan. Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.
Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.
“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony.
Selamatkan Potensi Devisa
Presiden Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$ 343 miliar selama 22 tahun terakhir. DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.
Badan tersebut, kata Dony, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.