Liputan6.com, Jakarta - Peristiwa upaya kudeta yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016 menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya.
Sepuluh tahun setelah peristiwa tersebut, Pemerintah Turki menilai pengalaman itu menghadirkan pelajaran penting bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga institusi demokrasi dan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat muncul dari dalam negara.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Talip Küçükcan, dalam acara bertema 'National WIll and Democratic Resillience: The 10th Anniversary of 15 July', di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
"10 tahun yang lalu sekelompok orang di dalam militer Turki yang melampaui rantai komando mereka untuk menggulingkan pemerintahan terpilih di Turki. Hari ini kita di sini untuk membahas apa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu untuk mengambil beberapa pelajaran bagi hari ini dan untuk masa depan," ujar Talip.
Menurut dia, forum tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek di balik peristiwa 15 Juli, mulai dari siapa aktor yang terlibat, hingga tujuannya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Upaya kudeta 2016 memiliki karakter yang berbeda dibanding berbagai intervensi politik yang pernah terjadi sebelumnya di Turki. Untuk pertama kalinya, kata dia, sekelompok anggota militer menggunakan kekuatan bersenjata terhadap rakyat sipil dan lembaga-lembaga negara.
"Beberapa anggota militer keluar dari rantai komando dan menggunakan tank serta pesawat tempur untuk menyerang warga negara kami," katanya.
Pelajaran dari peristiwa tersebut, Talip mengatakan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang secara terbuka. Dalam kasus Turki, organisasi yang berada di balik upaya kudeta sebelumnya dikenal sebagai kelompok yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan sehingga memperoleh legitimasi di tengah masyarakat.
"Dalam situasi seperti yang pernah terjadi di Turki di masa lalu, sebuah organisasi yang menampilkan diri sebagai organisasi spiritual dan keagamaan, dan juga dipandang sebagai organisasi yang sah, tetapi juga menyusup ke lembaga-lembaga negara karena legitimasi ini. Dan kita akan mencoba memahami bagaimana hal itu terjadi di Turki, dan setelah itu, langkah-langkah apa yang telah diambil pemerintah untuk mencegah hal serupa terjadi lagi," jelas dia.
Perkuat Sistem Demokrasi
Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Turki melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan pengawasan terhadap institusi negara guna mencegah penyusupan kelompok yang memiliki agenda politik tersembunyi.
Talip menilai pengalaman tersebut juga relevan bagi negara-negara demokrasi lainnya. Menurut dia, Turki dan Indonesia memiliki kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga lembaga-lembaga demokrasi.
"Kita akan mencoba melihat bagaimana Turki dan Indonesia dapat saling membantu atau belajar dari pengalaman satu sama lain untuk mempromosikan demokrasi, untuk, saya pikir, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti konstitusi, parlemen dan pemerintah," tutur dia.
Dia berharap diskusi mengenai peristiwa 15 Juli tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.
"Kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan mungkin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah Indonesia dan otoritas Indonesia untuk melindungi demokrasi kita dan memperkuat lembaga-lembaga negara kita," pungkas Talip.