Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia tak ingin kendala pasokan batu bara ke pembangkit listrik terjadi berulang. Untuk itu, dia membentuk tim khusus pengadaan batu bara ke pembangkit PT PLN (Persero).
Dia menjelaskan, kurangnya pasokan batu bara ke pembangkit PLN tak hanya terjadi saat ini. Kala itu, mendekati 2022, PLN pernah menghadapi kendala pasokan batu bara ke pembangkit. Minimnya pasokan ini pula yang disinyalir jadi sebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah Pulau Jawa.
Advertisement
“2022, kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN, 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," tegas Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Saat ini PLN masih mencari sekitar 18-20 juta ton batu bara berkalori sedang untuk kebutuhan pembangkit. Bahlil ingin pengadaan itu dan ke depannya dikawal ketat.
Tim yang dibentuk Bahlil terdiri dari PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.
"Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya," tegas dia.
Bahlil Bentuk Tim Khusus
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Cara ini untuk menghindari ada transaksi yang tidak dijalankan, sehingga tak bisa dikirim ke pembangkit.
Bahlil membentuk tim termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim pengawas pangadaan batu bara buat pembangkit PLN ini juga telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampe di powerplant," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Kawal Harga
Dia menjelaskan, pengawalan tim khusus itu termasuk mendorong transparansi dalam transaksi, termasuk harga pengadaan batu bara ke pembangkit PLN. Apalagi, listrik yang dihasilkan PLN mendapat subsidi baik dari sisi hulu maupun hilir.
"Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral, karena apa? PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas. Gas-nya kan dapat HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu), itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," urainya.
Melalui pengawalan ini diharapkan biaya operasional PLN bisa semakin optimal. "Nah, kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih," ucap dia.
Butuh 20 Juta Ton Batu Bara
Pada kesempatan tersebut, Bahlil memastikan pasokan batu bara ke pembangkit PLN sebetulnya dalam kondisi aman. Dari 154 juta ton kebutuhan batu baranya, PLN sudah memiliki kontrak pasokan sebanyak 134 ton batu bara.
"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," katanya.
Batu bara dengan kalori sedang yang tengah dicari untuk PLN. Meskipun, Bahlil menyadari tingkat kalori batu bara yang diproduksi di RI tengah menurun. "Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari kan
semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah, overall oke," tandasnya.