Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dikabarkan bakal mengumumkan kebijakan progresif berupa larangan total penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Langkah ini diambil menyusul laporan dari dua media terkemuka, The Guardian dan Financial Times, yang menyebutkan Starmer akan meresmikan kebijakan tersebut dalam pidatonya pada Senin (15/6/2026) waktu setempat.
Advertisement
Sebelumnya, pemerintah Inggris sempat menyatakan sedang mengkaji berbagai opsi terkait pembatasan ruang digital bagi anak. Namun kini, rencana tersebut tampaknya akan segera menjadi kenyataan.
Menurut sumber internal pemerintah, sebagaimana dikutip dari Techcrunch, cakupan larangan di Inggris ini akan meniru model yang sudah diterapkan di Australia. Artinya, anak-anak di bawah 16 tahun bakal diblokir dari sejumlah platform raksasa seperti:
- TikTok dan YouTube
- Instagram, Threads, dan Facebook
- X (Twitter) dan Reddit
- Snapchat, Twitch, dan Kick
Bagaimana dengan aplikasi game? Pemerintah tidak akan melarangnya secara total. Kendati demikian, aturan baru ini mewajibkan pengembang game menghapus fitur-fitur berisiko, seperti kemampuan bertukar pesan (chatting) dengan orang asing.
Selain itu, regulasi ini juga akan melarang remaja di bawah 18 tahun mengakses chatbot romantis atau seksual, serta membatasi aktivitas berselancar di medsos pada larut malam. Untuk menegakkan aturan ini, pemerintah dapat menggunakan wewenang regulasi yang ada atau menyusun undang-undang baru.
Apa yang Memicu Larangan Ini?
Isu kesehatan mental dan keselamatan anak di dunia maya memang sedang menjadi sorotan tajam di Inggris. Desakan publik salah satunya diperkuat oleh Esther Ghey, ibu dari mendiang Brianna Ghey--remaja yang menjadi korban pembunuhan tragis.
Esther gencar mengampanyekan larangan medsos bagi remaja setelah mendapati gangguan makan dan perilaku menyakiti diri sendiri yang dialami putrinya memburuk akibat konsumsi konten berbahaya di internet.
Sebelum rencana larangan total ini mencuat, Inggris sebenarnya telah mengesahkan undang-undang verifikasi usia yang bertujuan melindungi keamanan anak di ranah online.
Menuai Pro-Kontra
Meski bertujuan mulia, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Sejumlah pihak menilai larangan total berpotensi melanggar privasi pengguna dan justru mengisolasi anak-anak dari lingkungan sosial digital mereka. Ditambah lagi, efektivitas larangan ini terhadap perbaikan kesehatan mental anak dianggap belum terbukti secara ilmiah.
Di Amerika Serikat (AS), beberapa negara bagian memilih menerapkan undang-undang verifikasi usia ketimbang larangan total.
Namun, sistem verifikasi ini pun tetap menuai kritik karena dinilai mengancam anonimitas di internet dan metodenya dinilai masih memiliki banyak celah yang mudah dikelabui.