Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah akan memprivatisasi tujuh badan usaha milik negara pada tahun ini. Privatisasi diperlukan untuk mengejar target penerimaan privatisasi yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 disebutkan sebesar Rp 5 triliun. Demikian disampaikan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN Mahmuddin Yasin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (27/4).
BUMN yang akan diprivatisasi, yaitu Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Hingga saat ini, Kementerian BUMN sudah menyetorkan hasil privatisasi BUMN sebesar Rp 3,25 triliun ke kas negara. Jumlah itu diperoleh dari penjualan saham di beberapa BUMN, di antaranya Bank Mandiri.
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengemukakan tiga alternatif menyangkut penjualan saham pemerintah di Bank Permata. Opsi pertama yang ditawarkan adalah PPA akan menjual 71 persen saham pemerintah dengan terlebih dulu melepas 51 persen saham melalui mitra strategis, dan baru melepas sisanya sebesar 20 persen melalui market placement. Kedua, PPA melepas secara langsung 71 persen saham pemerintah melalui pola mitra strategis. Ini bisa terjadi jika penjualan saham dengan harga yang premium. Opsi ketiga, PPA menjual sekaligus seluruh kepemilikan saham pemerintah atau 97,17 persen melalui mitra strategis.
Waktu pelaksanaan penjualan saham tersebut tergantung izin DPR. Pihak PPA berupaya mengusahakan itu terjadi tahun ini. Setelah Bank Permata, pemerintah akan menjual saham pemerintah di BCA, Bank Niaga, Bank Danamon, dan BII.
Pemegang saham utama di Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko, sudah setuju melakukan merger sesuai anjuran Bank Indonesia, belum lama ini. Pemegang saham ketiga bank menginginkan merger dilaksanakan tahun ini juga. Soalnya, merger diharapkan bisa meningkatkan kekuatan operasional perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Soal nasib karyawan, pemegang saham menjamin tak akan ada pemutusan hubungan kerja di ketiga bank.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku masih harus membangun jaringan listrik lebih luas dan merata ke seluruh Indonesia. Sebab, hingga kini, sebanyak 80 juta penduduk atau sekitar 16 juta rumah tangga masih belum menikmati aliran listrik. Ini berarti PLN harus membangun jaringan listrik minimal untuk satu juta rumah tangga per tahun. Dengan demikian diharapkan pada 2020, seluruh warga Indonesia sudah bisa menikmati penerangan.(SID/Tim Liputan 6 SCTV)
BUMN yang akan diprivatisasi, yaitu Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Hingga saat ini, Kementerian BUMN sudah menyetorkan hasil privatisasi BUMN sebesar Rp 3,25 triliun ke kas negara. Jumlah itu diperoleh dari penjualan saham di beberapa BUMN, di antaranya Bank Mandiri.
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengemukakan tiga alternatif menyangkut penjualan saham pemerintah di Bank Permata. Opsi pertama yang ditawarkan adalah PPA akan menjual 71 persen saham pemerintah dengan terlebih dulu melepas 51 persen saham melalui mitra strategis, dan baru melepas sisanya sebesar 20 persen melalui market placement. Kedua, PPA melepas secara langsung 71 persen saham pemerintah melalui pola mitra strategis. Ini bisa terjadi jika penjualan saham dengan harga yang premium. Opsi ketiga, PPA menjual sekaligus seluruh kepemilikan saham pemerintah atau 97,17 persen melalui mitra strategis.
Waktu pelaksanaan penjualan saham tersebut tergantung izin DPR. Pihak PPA berupaya mengusahakan itu terjadi tahun ini. Setelah Bank Permata, pemerintah akan menjual saham pemerintah di BCA, Bank Niaga, Bank Danamon, dan BII.
Pemegang saham utama di Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko, sudah setuju melakukan merger sesuai anjuran Bank Indonesia, belum lama ini. Pemegang saham ketiga bank menginginkan merger dilaksanakan tahun ini juga. Soalnya, merger diharapkan bisa meningkatkan kekuatan operasional perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Soal nasib karyawan, pemegang saham menjamin tak akan ada pemutusan hubungan kerja di ketiga bank.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku masih harus membangun jaringan listrik lebih luas dan merata ke seluruh Indonesia. Sebab, hingga kini, sebanyak 80 juta penduduk atau sekitar 16 juta rumah tangga masih belum menikmati aliran listrik. Ini berarti PLN harus membangun jaringan listrik minimal untuk satu juta rumah tangga per tahun. Dengan demikian diharapkan pada 2020, seluruh warga Indonesia sudah bisa menikmati penerangan.(SID/Tim Liputan 6 SCTV)