Citizen6, Jakarta: TKI memang harus mendapat pendampingan. Apalagi TKI yang sedang menghadapi peradilan hukum di tempat bekerja. Dengan dasar bahwa TKI adalah bagian dari masyarakat Indonesia, ilegalitas pun dikesampingkan.
Seorang TKI ilegal asal NTT, Wilfrida Soik sementara ini sedang mengikuti proses peradilan di negeri jiran, Malaysia. Ia terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan dan melanggar Pasal 302 Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia.
Untuk kasus ini dukungan yang diberikan perlu diapresiasi. Pemerintah melalui KBRI sudah melakukan lobby kepada pemerintah Malaysia dan menyediakan pengacara untuk mendampingi TKI melewati proses peradilan. Hal itu merupakan kewajiban pemerintah, jadi adalah wajar, kecuali pemerintah tidak melakukan tindakan apapun. Namun, selain itu ada hal yang menarik datang dari para politisi.
Dua politisi dari partai yang berbeda ikut mendampingi TKI tersebut hingga ke negeri jiran. Tindakan yang dilakukan keduanya jelas menimbulkan kesan pencitraan. Sekalipun politisi asal partai oposisi memang terkenal sering mendampingi para buruh, tetapi tidak bisa dipungkiri, terbang ke Malaysia adalah pencitraan. Bukannya seharusnya itu dilakukan jauh-jauh hari. Kesan ini semakin diperkuat dengan hadirnya ketua umum salah satu partai peserta pemilu yang beralasan kehadirannya memang untuk memberi bantuan advokasi terbaik.
Terlepas dari dua politisi tersebut, dukungan juga diberikan oleh masyarakat Atambua tempat asal Wilfrida Soik. Gerakan 1000 lilin dan pengumpulan tanda tangan terus dilakukan warga. Dengan harapan ancaman hukuman mati bisa dianulir dengan hukuman yang lebih ringan, karena pembunuhan yang dilakukan adalah sebagai bentuk pembelaan diri. (Narila Putri/Mar)
Narila Putri adalah pewarta warga.
Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.
Seorang TKI ilegal asal NTT, Wilfrida Soik sementara ini sedang mengikuti proses peradilan di negeri jiran, Malaysia. Ia terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan dan melanggar Pasal 302 Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia.
Untuk kasus ini dukungan yang diberikan perlu diapresiasi. Pemerintah melalui KBRI sudah melakukan lobby kepada pemerintah Malaysia dan menyediakan pengacara untuk mendampingi TKI melewati proses peradilan. Hal itu merupakan kewajiban pemerintah, jadi adalah wajar, kecuali pemerintah tidak melakukan tindakan apapun. Namun, selain itu ada hal yang menarik datang dari para politisi.
Dua politisi dari partai yang berbeda ikut mendampingi TKI tersebut hingga ke negeri jiran. Tindakan yang dilakukan keduanya jelas menimbulkan kesan pencitraan. Sekalipun politisi asal partai oposisi memang terkenal sering mendampingi para buruh, tetapi tidak bisa dipungkiri, terbang ke Malaysia adalah pencitraan. Bukannya seharusnya itu dilakukan jauh-jauh hari. Kesan ini semakin diperkuat dengan hadirnya ketua umum salah satu partai peserta pemilu yang beralasan kehadirannya memang untuk memberi bantuan advokasi terbaik.
Terlepas dari dua politisi tersebut, dukungan juga diberikan oleh masyarakat Atambua tempat asal Wilfrida Soik. Gerakan 1000 lilin dan pengumpulan tanda tangan terus dilakukan warga. Dengan harapan ancaman hukuman mati bisa dianulir dengan hukuman yang lebih ringan, karena pembunuhan yang dilakukan adalah sebagai bentuk pembelaan diri. (Narila Putri/Mar)
Narila Putri adalah pewarta warga.
Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.