Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mau mengamini begitu saja desakan segelintir warga yang menuntut lengsernya Lurah Lenteng Agung, Susan. Pria yang karib disapa Ahok itu juga sempat memberikan pernyataan keras soal tanggapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait kisruh Lurah Susan itu.
Gamawan dinilai Ahok tak mengerti konstitusi dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk memindahkan Lurah Susan. Karenanya, Ahok pun ditegur sang menteri.
Namun Ahok menilai, seharusnya sebagai Mendagri, Gamawan membetulkan persepsi masyarakat. Bukan justru meminta sang lurah dievaluasi lagi penempatannya.
"Harusnya yang musti diomelin yang demo dong. Ya kan? Tugas Mendagri kan itu. Menurut saya, kalau mengerti konstitusi harus fight dengan konstitusi dong," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
"Rakyat yang belum mengerti, diajarin adat. Baru ke pejabat. Ini kan soal nyali saja kan, berani nggak?" imbuhnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, para pendemo lah yang harusnya dididik untuk menghargai perbedaan. Kinerja Lurah Susan sejauh ini dinilai tak bermasalah, tak seperti kekhawatiran Mendagri.
"Sekarang apa terbukti kinerjanya turun? Kan tidak. Justru yang harus terjadi, demo-demo itu harus dididik supaya ngerti gitu lho, enggak boleh mendemo orang cuma gara-gara beda agama. Bukannya malah Mendagri mengatakan takut kinerjanya turun, dipindahin," tuturnya.
Sementara Mendagri memberi saran agar Jokowi mempertimbangkan kembali penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. "Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," kata Gamawan.
Namun menurut Ahok, posisi lurah yang dijabat Susan saat ini tidak dapat begitu saja dicabut hanya karena adanya penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
"Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak," ujar Ahok. (Ndy/Mut)
Gamawan dinilai Ahok tak mengerti konstitusi dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk memindahkan Lurah Susan. Karenanya, Ahok pun ditegur sang menteri.
Namun Ahok menilai, seharusnya sebagai Mendagri, Gamawan membetulkan persepsi masyarakat. Bukan justru meminta sang lurah dievaluasi lagi penempatannya.
"Harusnya yang musti diomelin yang demo dong. Ya kan? Tugas Mendagri kan itu. Menurut saya, kalau mengerti konstitusi harus fight dengan konstitusi dong," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
"Rakyat yang belum mengerti, diajarin adat. Baru ke pejabat. Ini kan soal nyali saja kan, berani nggak?" imbuhnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, para pendemo lah yang harusnya dididik untuk menghargai perbedaan. Kinerja Lurah Susan sejauh ini dinilai tak bermasalah, tak seperti kekhawatiran Mendagri.
"Sekarang apa terbukti kinerjanya turun? Kan tidak. Justru yang harus terjadi, demo-demo itu harus dididik supaya ngerti gitu lho, enggak boleh mendemo orang cuma gara-gara beda agama. Bukannya malah Mendagri mengatakan takut kinerjanya turun, dipindahin," tuturnya.
Sementara Mendagri memberi saran agar Jokowi mempertimbangkan kembali penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. "Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," kata Gamawan.
Namun menurut Ahok, posisi lurah yang dijabat Susan saat ini tidak dapat begitu saja dicabut hanya karena adanya penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
"Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak," ujar Ahok. (Ndy/Mut)
