Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Pemersatu Nasional Indonesia (PPNI) Gempar Sukarnoputra bersama sekitar 50 pendukungnya mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam. Mereka bertekad menduduki KPU hingga ada keputusan yang menyatakan PPNI dapat mengikut pemilihan umum 2004.
Gempar mengaku, berdasarkan perhitungan di berbagai daerah, partainya dapat lolos verifikasi faktual sehingga bisa ikut pemilu mendatang. Namun, KPU mengumumkan PPNI tidak bisa mengikuti Pemilu karena tidak lolos dalam verifikasi [baca: Pemilu 2004 Diikuti 24 Parpol].
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Tanah Air Kita (PITA) Dimyati Hartono bersama sejumlah pengurus Partai Kesatuan Republik Indonesia juga mendatangi KPU. Kedua partai ini mempertanyakan alasan KPU tidak meloloskan kedua partai ini sebagai peserta pemilu 2004 [baca: Fungsionaris PITA Memprotes KPU]. Padahal, mereka menyatakan telah memenuhi syarat minimum kepengurusan di 21 provinsi.
Selain itu, verifikasi faktual juga dianggap terburu-buru karena surat permintaan verifikasi oleh KPU Pusat kepada KPU Daerah baru dilayangkan 6 Desember 2003. Menanggapi hal ini, anggota KPU Hamid Awaluddin membantah perihal surat tersebut karena surat yang dimaksud bersifat internal KPU kepada KPUD untuk melakukan cek ulang atas hasil yang telah dilaporkan ke pusat.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)
Gempar mengaku, berdasarkan perhitungan di berbagai daerah, partainya dapat lolos verifikasi faktual sehingga bisa ikut pemilu mendatang. Namun, KPU mengumumkan PPNI tidak bisa mengikuti Pemilu karena tidak lolos dalam verifikasi [baca: Pemilu 2004 Diikuti 24 Parpol].
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Tanah Air Kita (PITA) Dimyati Hartono bersama sejumlah pengurus Partai Kesatuan Republik Indonesia juga mendatangi KPU. Kedua partai ini mempertanyakan alasan KPU tidak meloloskan kedua partai ini sebagai peserta pemilu 2004 [baca: Fungsionaris PITA Memprotes KPU]. Padahal, mereka menyatakan telah memenuhi syarat minimum kepengurusan di 21 provinsi.
Selain itu, verifikasi faktual juga dianggap terburu-buru karena surat permintaan verifikasi oleh KPU Pusat kepada KPU Daerah baru dilayangkan 6 Desember 2003. Menanggapi hal ini, anggota KPU Hamid Awaluddin membantah perihal surat tersebut karena surat yang dimaksud bersifat internal KPU kepada KPUD untuk melakukan cek ulang atas hasil yang telah dilaporkan ke pusat.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)