Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengatasi kemacetan di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah ingin memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan itu, kini kantor-kantor ekspedisi atau pengiriman barang di sekitar itu akan ditutup.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pemerintah daerah telah menutup 25 kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang. Alasannya, kendaraan angkut barang kantor-kantor ekspedisi dianggap menimbulkan kemacetan.
Terlebih lagi, sebagian besar tidak mengantongi izin usaha. "Masih ada 43 (kantor eksepedisi). Kami sudah data, dia tidak punya izin, kita akan tutup," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).
Tidak hanya itu, pedagang-pedagang dari luar kota yang biasanya menggunakan mobil sebagai lapak jualan akan dimasukkan ke dalam halaman gedung. Bukan lagi berdagang di tengah jalan yang dapat menyebabkan kemacetan parah.
"Makanya sekarang lagi dikerjakan pembatas beton itu. Supaya mobil nggak bisa parkir di tengah," kata Ahok. (Sul/Ism)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pemerintah daerah telah menutup 25 kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang. Alasannya, kendaraan angkut barang kantor-kantor ekspedisi dianggap menimbulkan kemacetan.
Terlebih lagi, sebagian besar tidak mengantongi izin usaha. "Masih ada 43 (kantor eksepedisi). Kami sudah data, dia tidak punya izin, kita akan tutup," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).
Tidak hanya itu, pedagang-pedagang dari luar kota yang biasanya menggunakan mobil sebagai lapak jualan akan dimasukkan ke dalam halaman gedung. Bukan lagi berdagang di tengah jalan yang dapat menyebabkan kemacetan parah.
"Makanya sekarang lagi dikerjakan pembatas beton itu. Supaya mobil nggak bisa parkir di tengah," kata Ahok. (Sul/Ism)