Kekerasan STPDN Dianggap Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menemukan indikasi kekerasan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

oleh Liputan6Diterbitkan 29 September 2003, 08:30 WIB
Liputan6.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, memenuhi syarat sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Demikian dikemukakan anggota Komnas HAM Koesparmono Irsan di Jakarta, Ahad (28/9).

Menurut Koesparmono, jenis pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembasmian etnis atau ras secara sistematis, pembunuhan massal, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus STPDN, menurut Koesparmono, dari data awal sudah memenuhi indikasi adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Komnas HAM rencananya akan menggelar sidang pleno untuk mengusut pelanggaran HAM di STPDN.

Sementara itu, Imam Chotib, bapak dua anak yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, menyatakan tidak dendam kepada STPDN. Imam yang masuk STPDN pada 1991, dipecat dengan tuduhan mempunyai ilmu tertentu dan terkait dengan ajaran Walisongo.

Pemecatan yang dilakukan pengasuh STPDN itu diputuskan setelah Imam kerap berlama-lama di masjid. Padahal menurut Imam, dirinya lama di masjid hanya berdoa. Imam juga dituduh telah melakukan pencurian. Namun, hingga kini, pihak STPDN tidak bisa membuktikan tudingan tersebut.

Kasus kekerasan STPDN yang kini gencar diberitakan media cetak dan elektronik tak luput dari perhatian Imam. Bahkan ia sekali-kali menangis saat melihat tayangan kekerasan tersebut. Kini Imam adalah pegawai negeri sipil. Imam tak setuju STPDN dibubarkan karena masih banyak sisi baik dari sekolah calon pamong praja itu.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya