Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai transformasi program studi (prodi) di perguruan tinggi lebih tepat dibandingkan penutupan massal, seperti yang diwacanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Hetifah menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh dipandang semata sebagai pemasok tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan terkait prodi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berbasis kajian akademik yang kuat.
Advertisement
"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin.
Ia menjelaskan, prodi yang dinilai kurang relevan seharusnya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kebudayaan lokal.
Menurut Hetifah, orientasi efisiensi yang berlebihan justru berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Karena itu, ia mendorong evaluasi prodi dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," ujarnya.
Wacana Kemendiktisaintek Tutup Prodi Tak Relevan Industri
Sebelumnya, Kemendiktisaintek mengusulkan evaluasi hingga penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan langkah tersebut bertujuan mengatasi ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Ia menambahkan, saat ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan minat pasar jangka pendek, sehingga terjadi kelebihan suplai lulusan di bidang tertentu.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ. Saya bisa mengecek juga, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucapnya.
Kemendiktisaintek juga mencatat jurusan kependidikan meluluskan sekitar 490.000 mahasiswa setiap tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20.000 orang, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik.
Untuk itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi menyusun kembali prodi yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk melalui kajian bersama Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan.