Liputan6.com, Jakarta - Solidaritas antar daerah kembali terlihat dalam upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh. Sebanyak delapan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan melalui skema hibah antar daerah guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ. Edaran tersebut mendorong pemerintah daerah yang tidak terdampak bencana untuk ikut membantu daerah yang sedang menjalani pemulihan, sebagai bentuk semangat gotong royong nasional.
Advertisement
Surat edaran itu muncul setelah adanya ketimpangan dalam pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD). Sejumlah wilayah di Sumatera Utara memperoleh pengembalian TKD dalam jumlah besar meskipun hanya mengalami dampak ringan dari bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Sementara itu, sejumlah daerah di Aceh yang terdampak lebih berat justru tidak mendapatkan pengembalian dana tersebut.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama di wilayah Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemulihan pascabencana.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama di wilayah Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen,” ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).
Delapan Daerah Siap Salurkan Bantuan
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, delapan daerah di Sumut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh.
Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.
Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.
Tito menegaskan nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan.
“Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap, bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi setelah menyelesaikan tanggap darurat. Secara umum, kondisi layanan dasar dan infrastruktur telah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya permanen.
“Per hari ini kami anggap bahwa sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan belum sempurna, tapi bisa dilewati. Jembatan belum sempurna, tapi banyak yang sudah dilewati, terutama yang nasional dan provinsi untuk logistik,” ujar Tito.