Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional sebagai agenda strategis Indonesia ke depan. Menurut dia, hal itu menjadi momentum dalam peringatan Hari Nelayan Nasional.
“Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua. Nelayan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya,” ujar Ibas saat Diskusi Kebangsaan MPR RI bertajuk “Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru” di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Advertisement
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi dedikasi nelayan Indonesia sebagai pahlawan pangan laut yang selama ini menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat. Dia menekankan, hasil dari diskusi harus mampu melahirkan gagasan dan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret. Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
Ibas juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis pangan, energi, hingga gangguan rantai pasok, yang menuntut Indonesia untuk semakin memperkuat kemandirian nasional.
“Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan,” lanjutnya.
Menurutnya, konsep ekonomi biru harus diimplementasikan secara nyata sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan.
“Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pembangunan sejatinya adalah memperluas kebebasan manusia,” tegas putra kedua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Potensi Kekayaan Laut Indonesia Berlimpah
Ibas percaya, Indonesia memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar, mulai dari ikan tuna, kakap, kerapu, hingga udang dan lobster, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan rumput laut. Selain itu, komoditas bernilai tinggi seperti mutiara dan produk turunan kelautan memiliki potensi besar di pasar global.
“Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut.
Karena itu menjadi penting, kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam membangun sektor kelautan nasional. Ia mengapresiasi fondasi kebijakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperkuat kelembagaan nelayan dan diplomasi maritim, serta arah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan berbasis laut dan penguatan investasi sektor perikanan.
“Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan,” tandas Anggota Dapil Jawa Timur VII ini.
Selain itu, ia menekankan bahwa tantangan sektor kelautan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi, akses permodalan, teknologi, dan dampak perubahan iklim. Termasuk mendorong transformasi industri perikanan melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.
“Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan. Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global,” jelasnya.
Ibas pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun budaya maritim yang kuat, termasuk mendorong konsumsi pangan laut sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa,” pungkasnya.
Diskusi
Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategisnya, seperti Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si menekankan pentingnya efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan dan diversifikasi usaha seperti fishing tourism.
Sementara itu, Dr. Ir. Firdaus Basbeth menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, dengan koperasi sebagai salah satu solusi utama.
Adapun Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi nelayan, seperti musim paceklik, cuaca ekstrem, dan rendahnya pendapatan, serta pentingnya dukungan teknologi dan informasi.
Kemudian Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh juga menyampaikan bahwa berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi perhatian serius di tingkat legislatif.
Berikutnya, Anggota Komisi IV lainnya, Ellen Esther, menyoroti pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan secara terintegrasi.
Sementara itu, M. Zulfikar Suhadi menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan nelayan kecil agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif.
Diketahui, diskusi kebangsaan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, para pakar dan akademisi, serta berbagai organisasi kemaritiman seperti Universitas Padjadjaran, Conservation Strategy Fund Indonesia, AquaBio Fresh Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, serta komunitas pemuda dan nelayan.