Liputan6.com, Jakarta - Hutan Sumatera tak baik-baik saja. Bencana alam banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 makin mengoyak kondisi hulu hutan yang disebut rentan. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa hanyut air bah ke pantai-pantai Sumatera jadi buktinya. Situasi itu lah yang melatari peluncuran program Benih untuk Pulih oleh Eiger dan National Geographic (NatGeo) pada Kamis, 12 Maret 2026.
Lewat Benih untuk Pulih, upaya mengembalikan kondisi hulu hutan di Sumatera akan melewati perjalanan panjang. Pada tahap pertama, fokus diarahkan pada pemetaan kondisi hulu hutan Sumatera. Ada dua titik yang bakal dipetakan mulai Kuarter II/2026, sekitar April 2026, yakni Bentang Leuseur di Aceh dan Sumatera Utara, dan Batu Sangkar di Sumatera Barat.
Advertisement
"Jadi, premisnya, kita pengen balik ke Sumatera untuk memetakan gimana sih dampak kebencanaan di sana, khususnya di hutan-hutan tutupan di sana," kata Zakiy Zulkarnaen, Brand Communications Eiger, dalam jumpa pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pihaknya terbuka dengan segala masukan atau rekomendasi terkait lokasi pemetaan mendatang. Sejauh ini, penentuan titik didasarkan pada data awal yang telah diperoleh NatGeo dari jejaring mereka di lapangan.
Didi Kaspi Kasim, Editor in Chief National Geographic Indonesia, menambahkan bahwa pemilihan lokasi pemetaan didasarkan pada kondisi bentang alam yang krusial dan berkaitan langsung pada bencana alam tahun lalu. Bentang Leuseur, misalnya merupakan titik paling barat di Sumatera yang menyambung Aceh hingga Sumatera Utara.
Tak Bisa Kembalikan Hutan Sumatera 100 Persen
Di sepanjang itu, terdapat jalur hewan-hewan penting, termasuk badak Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Kondisi mereka sangat terancam, terlebih menurutnya, tak bisa dinafikkan bahwa hampir 50 persen hutan di Sumatera hilang karena hutan produksi.
"Jadi, yang mau kita kembalikan itu sebenarnya pemahaman (ekologi) karena Sumatera itu sudah dibangun sedemikian rupa, jauh dari keberpihakan ekologi. Kita mau mengembalikan itu," sahut Didi.
Tahap pemetaan, sambung Didi, akan melibatkan akademisi dan masyarakat adat setempat. Tujuannya adalah untuk menggali sedetail dan sedalam mungkin kondisi dan kebutuhan hutan di masa sebelum bencana demi proses pemulihan yang lebih pasti dan berkelanjutan.
"Kita enggak mungkin mengembalikan kondisinya 100 persen, tapi kita bisa mendekati apa yang dibutuhkan ekosistemnya... Paling tidak, kita mengembalikannya dengan pemahaman-pemahaman ekologi yang lebih baik," ujarnya.
Sertifikat Wali Pohon
Tahap pemetaan juga dilakukan pertama karena tidak ingin tumpang tindih dengan proses pemulihan daerah terdampak bencana yang masih terus berjalan. "Karena Tamiang masih babak belur. Di Padang juga masih, di Sumatera juga masih. Jadi, saya rasa di sini lah kita dan teman-teman di Eiger bersiap dulu," imbuhnya.
Selanjutnya, program Benih untuk Pulih dilanjutkan dengan proses penanaman areal yang gundul. Sedapat mungkin pohon yang ditanam adalah pohon endemik berdasarkan data lapangan yang diperoleh kemudian.
Eiger pun mengajak pelanggannya untuk berpartisipasi aktif lewat program Sertifikat Wali Pohon. Mereka yang bisa berbelanja dengan nominal tertentu akan ditawarkan menjadi wali pohon.
"Jadi nanti ketika mau jadi wali pohon, dicatat namanya, nomornya. Nanti ketika kita benar-benar sudah eksekusi di Sumatera, nama-namanya akan kita taggung di pohon-pohon yang kita tanam," jelas Zakiy.
Tanamkan Pemahaman, Bangkitkan Kesadaran Bersama
Tahapan penanaman pohon bukanlah jadi akhir, tapi bagian dari perjalanan panjang untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya yang tinggal di lokasi tapi juga masyarakat umum. "Kalau dari Eiger, kita lebih dekat dengan customer gitu ya. Justru, kita akan menjelaskan apa sih yang harus masyarakat lakukan. Ujung-ujungnya akan ke edukasi mitigasi bencana," kata Zakiy.
Edukasi ini penting mengingat titik bencana di Indonesia tersebar luas. Apapun latar belakang kebencanaannya, masyarakat harus paham, sadar, dan mau bergerak bersama mencegah hal itu terjadi.
"Edukasi kebencanaan itu prioritas buat kami karena dihadapi banyak masyarakat. Banyak yang care dengan climate change, kayak hari-hari kita itu adalah bencana gitu. Itu sih yang pengen kita bangun," sambungnya.
Pemahaman itu, imbuh Didi, modal penting untuk membangun kesamaan bahasa dengan banyak pihak. Semakin banyak yang menyuarakan, ia meyakini hal itu bisa menekan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Saya sedih untuk mengatakan (bencana) ini momentum, tapi paling tidak, kita mau mulai dari sini," ujar Didi.