Liputan6.com, Jakarta - Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah menjelang Imlek dan bulan puasa dinilai mampu memberi dampak positif, namun hanya bersifat sementara. Daya beli masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih karena harga kebutuhan pokok seperti pangan masih berada di level tinggi.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tekanan inflasi, khususnya pada sektor pangan, masih menjadi tantangan utama.
Advertisement
“Daya beli itu sifatnya sementara, sekali libas saja. Sulit untuk mengangkat daya beli masyarakat karena inflasi masih tinggi, khususnya inflasi makanan,” ujar Pulungan kepada Liputan6.com, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, inflasi tersebut terutama bersumber dari bahan makanan pokok, seperti beras dan komoditas pangan lain yang sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Inflasi bahan makanan, seperti beras dan teman-temannya,” katanya.
Menurutnya, kenaikan harga bukan disebabkan oleh stok yang berlebih, melainkan karena pasokan yang menurun sementara permintaan meningkat. Lonjakan permintaan tidak hanya datang dari kebutuhan selama Ramadan, tetapi juga dipengaruhi oleh program pemerintah.
“Stok menurun karena demand naik. Bukan hanya untuk puasa, tapi juga untuk MBG,” jelasnya.
Meski demikian, Pulungan menilai kebijakan stimulus pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tidak keliru. Tapi stimulus itu hanya mampu menjaga agar kelas bawah tetap bisa berkonsumsi,” ujarnya.
Ke depan, ia berharap pemerintah dapat fokus pada langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
“Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, karena itu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp 12,83 Triliun di Kuartal I 2026
Pemerintah resmi menggelontorkan stimulus ekonomi jumbo sebesar Rp 12,83 triliun guna memacu pertumbuhan pada Kuartal I-2026. Fokus kebijakan awal tahun ini mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan serta pemberian berbagai insentif mobilitas, mulai dari diskon tiket pesawat domestik hingga potongan tarif jalan tol.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan stimulus ekonomi yang telah disiapkan pemerintah. Pada kuartal pertama tahun lalu terjadi deflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik. Namun, skema tersebut tidak kembali diterapkan pada tahun ini.
Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan stimulus di sektor transportasi. Untuk angkutan udara, diskon diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah khusus tiket kelas ekonomi penerbangan domestik. Selain itu, tarif jasa bandara oleh Angkasa Pura akan mendapat potongan hingga 50 persen, serta diskon harga avtur.
“Yang lain itu adalah kita berikan diskon penerbangan itu sampai sekitar 16 persen. Antara lain PPN ditanggung pemerintah, PPN untuk tiket, tapi hanya kelas ekonomi dan hanya domestik, penerbangan domestik. Kemudian Angkasa Pura, Airport tax nya akan kasih diskon 50 persen,” ujar Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2/2026).
Potongan 30%
Potongan harga juga berlaku untuk moda transportasi lain. Pemerintah menyiapkan diskon sekitar 30 persen untuk angkutan laut dan kereta api, serta potongan tarif jalan tol hingga 20 persen. Di sisi lain, kebijakan work from anywhere (WFA) juga tengah disiapkan regulasinya oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Informasi jadwal dan mekanisme diskon nantinya akan diumumkan melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi, termasuk platform pemesanan daring. Terkait anggaran, Airlangga menyebut kebutuhan dana untuk program diskon transportasi sekitar Rp 200 miliar.
Selain stimulus berbasis konsumsi dan mobilitas, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram selama dua bulan serta distribusi Minyakita untuk periode yang sama. Total anggaran program bansos tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 12 triliun.