Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara secara penuh, sebagaimana yang sudah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi pagi saya ketemu Menteri Keuangan sebagai narasumber kami berdua di acara Rapim Polri tahun ini. Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini kalau bisa secepat mungkin untuk direalisasikan," kata dia usai konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Advertisement
Tito menuturkan, apabila skema prioritas tetap diperlukan, pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang masuk kategori super prioritas untuk mendapatkan alokasi lebih cepat dan lebih besar.
"Kalau seandainya memang mau diambil skala prioritas, 'super prioritas' tadi yang saya sampaikan, 11, 12, atau 13 daerah," ungkap dia.
Untuk Provinsi Aceh, Tito menyebut nilai TKD yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 800 miliar, dengan usulan agar sebagian besar dana tersebut bisa segera dicairkan guna mempercepat pemulihan.
“Kalau Aceh mungkin separuhnya-lah, karena Rp 800 miliar untuk Provinsi Aceh. Kalau bisa separuhnya, Rp 400 miliar itu pasti akan kencang," katanya.
Sebagai contoh, kata Tito Kabupaten Aceh Tamiang sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk pemulihan fasilitas pemerintahan dan percepatan pembersihan pascabencana.
"Aceh Tamiang misalnya, itu Rp72 miliar. Dia bisa membeli meubelair dan kemudian dia bisa melakukan percepatan," ujar Tito.
PDIP Dorong pemerintah pusat kembalikan TKD ke wilayah Terdampak
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. mendukung pengembalian TKD secara penuh, terutama bagi daerah yang kini berjibaku dengan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
"Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Karena sebenarnya bagi kita dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga, ya, karena cuaca yang ekstrem seperti ini dialami hampir seluruh kabupaten kota dan semuanya harus bersiap-siap," ucap dia.
Dia menerangkan, PDIP juga mendorong pemerintah tidak berhenti pada pemulihan TKD. Daerah dinilai perlu memiliki alokasi khusus untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Keterlambatan respons pemerintah pusat dan daerah pada bencana tahun lalu disebut menjadi bukti nyata dampak keterbatasan anggaran.
"Ini sangat nyata kita lihat. Oleh karena itu, negara yang rawan bencana seperti kita ini tidak bisa tidak, tentu harus ada anggaran yang selalu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini," ujar dia.
"Jadi kami mendukung bahwa TKD itu dikembalikan," tambah dia.
Sebagai jalan keluar, PDIP mengusulkan efisiensi diarahkan ke program nasional lain.
"Kami berharap efisiensi itu dilakukan untuk program-program yang lain dulu, ya. Seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya, tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan-perlindungan di masa depan maupun untuk kegiatan-kegiatan edukasi kebencanaan. Saya kira itu," tandas dia.