Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo beserta jajaran dan subholding, Rabu (21/1/26). Dalam rapat, anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti soal perbaikan budaya kerja dan budaya pelaporan di PLN, khususnya terkait validasi data pemulihan bencana Sumatra beberapa waktu lalu.
“Budaya kerjanya ini diperbaiki. Jangan asal bos senang jadi ngerusak citra pemerintah pusat. Ke depannya saya harap validasi data. Saya enggak mau Presiden Prabowo mendapatkan impact yang tidak positif karena data yang tidak valid,” tegas Kawendra, Rabu (21/1/26).
Advertisement
Di sisi lain, ia turut memberikan apresiasi atas kerja keras pasukan PLN di lapangan yang dinilainya telah berjuang luar biasa saat masa pemulihan bencana.
“Terima kasih sudah bekerja luar biasa pasukan-pasukan PLN di lapangan selama pemulihan bencana. Kita bisa melihat nyata apa yang menjadi kerja-kerja PLN. Kita apresiasi dengan semua itu,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal respons cepat saat bencana terjadi, melainkan bagaimana PLN dapat memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sistem. Kawendra menyinggung kondisi Indonesia sebagai wilayah rawan bencana serta potensi ancaman siklus cuaca ekstrem ke depan. Ia berharap seluruh infrastruktur PLN dapat lebih tangguh dan tidak hanya bergerak saat sudah terjadi kerusakan atau korban.
“Kita berharap semua infrastruktur PLN ini resilient (tangguh). Jangan sekedar reaktif dan responsif. Tapi harus mitigatif juga,” katanya.
Kawendra kemudian mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya, Lumajang, yang kerap menghadapi banjir lahar Gunung Semeru. Menurutnya, pemulihan cepat memang penting, tetapi mitigasi harus disiapkan lebih awal agar dampak kerusakan bisa ditekan.
“Di Dapil kami, di Lumajang itu sama. Kita juga punya siklus banjir lahar Gunung Semeru. Itu ada beberapa infrastruktur yang rusak, bagaimana pemulihan cepatnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita ada mitigasi-mitigasinya,” ujar Kawendra.
Dashboard Bencana
Untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan, ia mendorong PLN memiliki dashboard bencana yang dicek secara berkala sehingga pelaporan dan pemetaan kondisi lapangan dapat berjalan lebih terukur.
“Dan saya sarankan PLN ini karena infrastrukturnya paling dibutuhkan masyarakat, PLN harus punya dashboard bencana. Dicek semua berkala. Masa kita masih modal banyak banget negara ini kebuat PLN, nggak bisa bikin dashboard bencana,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Kawendra berharap momentum pemerintahan Presiden Prabowo saat ini bisa menjadi era pembenahan bagi PLN, baik dari sisi internal maupun sistem pelaporannya.
“Mohon Pak Dirut, budaya kerjanya diperbaiki. Saya harap ini eranya Pak Prabowo. Ini eranya kita benah-benah. Saya ingin budaya kerjanya diperbaiki. Budaya pelaporannya dibenahi,” tutup Kawendra.