Sebulan Pascabencana Sumatera, Akses Jalur Nasional Banda Aceh-Medan Kembali Tersambung

Sebulan setelah banjir bandang memutus jalur utama di Aceh, pemulihan infrastruktur transportasi mulai memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

oleh Meila Alfauzi SukmawanDiterbitkan 22 Januari 2026, 14:00 WIB
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bener Meriah, Ilham Abdi, menyebutkan pada Kamis 4 Desember 2025, terdapat 29 orang meninggal dunia. Tampak dalam foto, kawasan permukiman terlihat pascabanjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, pada Kamis 4 Desember 2025. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Sebulan setelah banjir bandang melumpuhkan sejumlah jalur utama di Aceh, aktivitas ekonomi masyarakat perlahan kembali bergerak seiring pulihnya infrastruktur transportasi.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) menjalankan penugasan negara di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan dukungan TNI AD serta mitra kontruksi lokal untuk memulihkan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik.

Salah satu titik krusial pemulihan berada di jalur nasional Banda Aceh-Medan yang sempat terputus akibat banjir pada 27 November 2025. Setelah terputus, aktivitas distribusi logistik dan mobilitas masyarakat sempat mengalami hambatan signifikan.

Jalur nasional tersebut kini kembali tersambung melalui Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen. ADHI bersama kontraktor lokal PT Krueng Meuh berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan sepanjang lebih dari 60 meter hanya dalam waktu 18 hari.

Pekerjaan tersebut didukung oleh 33 personel Zeni Kodam Iskandar Muda yang bekerja secara intensif untuk mempercepat penyambungan  akses transportasi.

Jembatan darurat  berkapasitas 30 ton itu kini dapat dilalui kendaraan roda dua hingga truk logistik, sehingga arus barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, dan distribusi bantuan kemanusiaan kembali berjalan.

Bagi masyarakat Bireuen dan daerah sekitarnya, berfungsi kembali jembatan tersebut menjadi simbol  pulihnya aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk akses ke pasar, distribusi kebutuhan pokok kembali berangsur normal, dan layanan publlik masyarakat.

Mobilisasi Alat Berat dan Peran Negara dalam Percepatan Pemulihan

Kantor Staf Presiden (KSP) mengirimkan pompa apung untuk mempercepat pengeringan rumah warga serta fasilitas umum di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh. (Foto: Dokumentasi KSP)

Selain memulihkan jalur Banda Aceh-Medan, upaya penanganan pascabencana juga dilakukan di sejumlah titik lain di Aceh. Di Kabupaten Pidie Jaya, Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan jalur lintas timur Aceh kembali dapat difungsikan setelah penanganan darurat yang diselesaikan pada 12 Desember 2025.

ADHI juga melakukan mobilisasi alat berat sejak akhir November 2025 ke berbagai titik kritis. Antara lain Aceh Tamiang, ruas Blangkejeren-Kutecane, Bireuen-Takengon, hingga Pidie dengan dikerahkannya excavator dan dump truck  untuk membuka akses jalan, membersihkan material longsor, dan menyiapkan lahan infrastruktur darurat agar jalur transportasi dapat digunakan kembali.

Kementerian PU mengerahkan sekitar 1.400 personel dan 1.854 unit alat berat untuk mendukung pemulihan konektivitas pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Aceh, ADHI menjadi salah satu BUMN Karya yang berkontribusi aktif dalam pembangunan jembatan dan mobilisasi peralatan berat di titik titik prioritas.

Percepatan Perbaikan Infrastruktur menjadi Prioritas Pemerintah

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa percepatan perbaikan infraskturktur merupakan prioritas utama pemerintah pascabencana. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada wilayah yang terputus dari akses layanan dasar dan distribusi logistik.

Penanganan difokuskan pada pembukaan akses transportasi dan pengamanan alur sungai dengan dukunngan alat berat serta  koordinasi lintas sektor agar berjalan cepat dan efektif.

Sementara itu, Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan bahwa percepatan pemulihan merupakan bagian dari tanggung jawab perseroan dalam menjalankan penugasan negara.

Menurutnya, akses infrastruktur menjadi pondasi utama pemulihan, karena ketika jalan dan jembatan kembali berfunngsi, distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan layanan publik dapat bergerak bersamaan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya