Liputan6.com, Jakarta - Para Senat Amerika Serikat (AS) melanjutkan pembicaraan mengenai RUU struktur pasar kripto. Rapat tersebut berlangsung via panggilan telepon pada Jumat, 16 Januari 2026 waktu setempat. Bersama perwakilan industri kripto, para senat masih berupaya memenuhi target akhir bulan untuk menggelar sidang pembahasan.
Pengejaran target dilakukan karena, penundaan mendadak pemungutan suara pertama Senat atas RUU tersebut.
Advertisement
Baik Komite Perbankan maupun Komite Pertanian yang harus meloloskan RUU kripto ini pun ikut dalam pertemuan. Terlebih, setelah risalah RUU yang dirilis pekan ini menuai kritik signifikan, khususnya dari bursa kripto Amerika Serikat, Coinbase, yang menyatakan tidak dapat mendukung versi tersebut. Demikian mengutip Coindesk.com, Minggu (18/1/2026).
Hingga kini, Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, belum menetapkan tanggal baru untuk sidang pembahasan yang akan membahas amendemen dan kemungkinan melakukan pemungutan suara untuk membawa RUU tersebut ke sidang pleno Senat.
Agenda terdekat berikutnya adalah sidang pembahasan di Komite Pertanian yang masih dijadwalkan pada 27 Januari, meski pelaku industri sempat mempertanyakan apakah agenda itu juga akan mengalami penundaan.
Apabila kedua komite berhasil menyetujui RUU masing-masing, dengan versi Komite Perbankan berfokus pada Securities and Exchange Commission (SEC) dan versi Komite Pertanian berfokus pada Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Maka kedua versi tersebut akan digabungkan menjadi satu RUU terpadu untuk kemudian diputuskan melalui pemungutan suara di seluruh Senat.
Dengan catatan proses di Senat tidak kembali terganggu oleh perdebatan soal belanja federal yang memuncak pada akhir bulan ini, peluang pengesahan undang-undang tersebut masih terbuka.
Namun demikian, ruang pembahasan di sidang pleno Senat semakin terbatas seiring mendekatnya masa reses Agustus. Pemilu paruh waktu Kongres tahun ini tidak hanya memperumit dinamika politik dalam upaya legislasi bipartisan, tetapi juga mengacaukan kalender Senat karena para anggota harus menyebar untuk memenuhi agenda kampanye mereka.
Senat AS Bahas RUU Kripto 8 Desember, Tentukan Nasib Bitcoin dan DeFi
Sebelumnya, Senat Amerika Serikat (Senat AS) bersiap menggelar pemungutan suara terkait rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi kerangka regulasi komprehensif pertama bagi aset digital. RUU ini menjadi perdebatan karena menentukan apakah Bitcoin dan aset kripto lain akan diawasi sebagai komoditas atau sekuritas, serta lembaga federal mana yang berwenang mengatur industri tersebut.
Dikutip dari yellow, Sabtu (29/11/2025), Komite Perbankan Senat bersama Komite Pertanian Senat akan menggelar markup session pada 8 Desember 2025, menurut sumber industri. Dalam sesi ini, para senator akan membahas, memperdebatkan, dan mengusulkan perubahan pada draf masing-masing komite sebelum mencoba menyatukannya menjadi satu RUU final.
Jika kedua komite menyetujui versi mereka, teks gabungan akan dibawa ke pemungutan suara di tingkat Senat penuh.
Senator Tim Scott, Ketua Komite Perbankan, mendorong agar pembahasan rampung sebelum akhir tahun. Namun, sejumlah pasal terkait decentralized finance (DeFi) masih diberi tanda kurung dalam draf, menandakan belum tercapai kesepakatan final di antara anggota komite.
Sumber yang mengikuti pembahasan menyebutkan perdebatan yang belum tuntas dapat membuat pemungutan suara mundur hingga awal 2026.
Mengapa RUU Ini Penting?
Kedua komite juga memiliki pandangan berbeda soal cakupan regulasi. Komite Perbankan menekankan aturan terkait kustodian dan perlindungan investor ritel. Sementara Komite Pertanian fokus pada pengawasan komoditas dan struktur pasar. Kedua pendekatan ini harus dipersatukan agar RUU tidak kembali mengalami kebuntuan seperti sebelumnya.
Jika disahkan, RUU ini akan memberikan kejelasan regulasi bagi bursa kripto dan perusahaan aset digital, mulai dari prosedur pendaftaran, standar pencatatan aset, hingga persyaratan pengelolaan dana. Pelaku industri menilai, aturan yang jelas akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk tetap beroperasi di AS, alih-alih pindah ke negara dengan regulasi lebih longgar.
Isu paling sensitif dalam pembahasan adalah pengawasan terhadap protokol DeFi.
Otoritas Menunggu Arahan Kongres
Sebagian anggota legislatif menginginkan pengawasan minimal agar tidak membebani pengembang kecil. Namun, pihak lain menilai platform DeFi kini semakin menyerupai layanan keuangan tradisional sehingga perlu pengawasan lebih luas. Perdebatan ini membuat sejumlah bagian draf RUU masih kosong.
Sementara itu, regulator seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menunggu arahan Kongres sebelum mengeluarkan pedoman teknis.
Para pengkritik memperingatkan, aturan yang terlalu ketat bisa mendorong startup untuk hengkang ke yurisdiksi dengan regulasi lebih longgar. Isi akhir RUU ini akan sangat menentukan aliran modal ke sektor aset digital dan menentukan lembaga mana yang akan menjadi pengawas utama industri kripto di Amerika Serikat.