Liputan6.com, Washington - Kongres Amerika Serikat secara resmi memberikan otoritas penggunaan kekuatan militer terhadap Irak guna mengakhiri pendudukan pasukan Saddam Hussein di Kuwait. Pemungutan suara tersebut sekaligus mengukuhkan tenggat waktu yaitu 15 Januari dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi sang Presiden Irak untuk menarik mundur tentaranya atau menghadapi gempuran militer. Peristiwa bersejarah di Capitol Hill tersebut tercatat pada 12 Januari 1991.
Persetujuan dari parlemen tidak tercapai dengan mudah. Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan mosi penggunaan kekuatan lewat perolehan suara 250 berbanding 183 setelah melalui perdebatan panjang selama tiga hari.
Advertisement
Sementara itu, kubu Senat yang dikuasai Partai Demokrat memberikan hasil pemungutan suara lebih ketat, yakni 52 berbanding 47. Momen tersebut merupakan kali pertama Kongres menyetujui aksi militer sejak resolusi Teluk Tonkin pada tahun 1964, melansir BBC, Senin (12/1/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat menyertakan satu syarat mutlak dalam mosi tersebut yaitu, segala cara diplomatik dan damai harus dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum perang meletus. Dukungan juga akan ditarik apabila pertempuran berlangsung berkepanjangan atau menelan banyak korban jiwa.
Presiden George Bush menyambut positif hasil pemungutan suara itu. Sang Presiden menyatakan keputusan tersebut mewakili "kesempatan terbaik terakhir untuk perdamaian" serta mengirimkan "pesan paling jelas kepada Irak bahwa mereka tidak dapat meremehkan batas waktu 15 Januari".
Bush memperingatkan aksi militer bakal terjadi "lebih cepat daripada nanti" jika penarikan pasukan tidak segera dilakukan.
Kegagalan Diplomasi hingga Invasi 2003
Upaya diplomatik tetap berjalan menjelang batas waktu. Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar, tiba di Baghdad membawa rencana perdamaian lima poin, namun persiapan perang terus berlanjut.
Sikap keras juga ditunjukkan oleh sekutu Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Inggris, Douglas Hurd, saat berada di Abu Dhabi.
"Dia [Saddam] akan dipaksa keluar," ujar Hurd. "Kami sedang mengambil keputusan mengenai hal tersebut. Tidak ada alasan untuk penundaan yang lama."
Diplomasi akhirnya gagal karena Irak menolak ultimatum PBB. Operasi Badai Gurun dimulai lewat serangan udara pada 16 Januari 1991, disusul serangan darat sebulan kemudian hingga Kuwait berhasil dibebaskan.
Saddam Hussein tetap berkuasa hingga Amerika Serikat dan Inggris melancarkan perang kedua pada tahun 2003 yang berujung pada penangkapan serta dieksekusi. Kendati pemerintahan demokratis terbentuk pasca pemilu 2005, stabilitas keamanan sulit tercapai akibat serangan ekstremis yang terus menargetkan pasukan asing di wilayah tersebut.