Liputan6.com, Jakarta - Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana hidrometeorologi di Sumatera dinilai membuat rakyat menderita.
Menurut Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin, dirinya mendorong para legislator daerah dari partainya harus memiliki bekal terkait kesiapsiagaan penanganan bencana.
Advertisement
Dia menjelaskan, rangkaian bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.
"Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat," ujar Zulfikar saat bimbingan teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (9/12/2025).
Dia mengatakan, legislator harus dibekali dengan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.
Selain itu, lanjut Zulfikar, legislator juga harus mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD. Tujuannya, agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.
"Legislator di daerah harus memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda," terang dia.
"Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan," sambung Zulfikar.
Perkokoh Sistem Perlindungan Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun menegaskan, Golkar akan terus hadir dalam memperkokoh sistem perlindungan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD di seluruh Indonesia harus berpihak pada keselamatan warga.
"Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan," Zulfikar menandasi.
Diketahui, sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia Bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan tersebut merupakan instruksi langsung kepada para legislator agar standby di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.