Liputan6.com, Porto-Novo - Sebuah kudeta yang diumumkan di Benin pada hari Minggu (7/12/2025) telah digagalkan. Demikian disampaikan menteri dalam negeri (Mendagri) melalui sebuah video di Facebook.
"Pada Minggu, 7 Desember 2025, dini hari sekelompok kecil prajurit melancarkan pemberontakan dengan tujuan menggoyahkan negara dan lembaga-lembaganya," kata Alassane Seidou. "Menghadapi situasi ini, Angkatan Bersenjata Benin dan para pemimpinnya, yang setia pada sumpah mereka, tetap berpegang teguh pada republik."
Advertisement
Sebelumnya, sekelompok prajurit muncul di televisi nasional Benin pada hari Minggu dan mengumumkan pembubaran pemerintah.
Kelompok, yang menamakan dirinya Komite Militer untuk Pembaruan, itu menyatakan telah mencopot presiden beserta seluruh lembaga negara. Mereka juga mengumumkan Letnan Kolonel Pascal Tigri sebagai ketua komite militer.
Setelah meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1960, negara di Afrika Barat ini mengalami banyak kudeta. Sejak 1991, negara itu relatif stabil secara politik setelah dua dekade pemerintahan Mathieu Kerekou yang berhaluan Marxis-Leninis.
Belum ada kabar resmi mengenai Presiden Patrice Talon sejak suara tembakan dilaporkan terdengar di sekitar kediaman presiden. Namun, siaran televisi nasional dan radio publik yang sebelumnya terputus kini telah dipulihkan.
Blok regional, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), mengecam kudeta singkat tersebut.
"ECOWAS sangat mengecam langkah inkonstitusional ini yang merupakan bentuk penyelewengan terhadap kehendak rakyat Benin. ... ECOWAS akan mendukung pemerintah dan rakyat dalam segala bentuk yang diperlukan untuk membela konstitusi dan integritas teritorial Benin," kata ECOWAS seperti dikutip Associated Press.
Talon telah berkuasa sejak 2016 dan dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada April mendatang setelah pemilihan presiden.
Calon dari partai Talon, mantan Menteri Keuangan Romuald Wadagni, menjadi favorit untuk memenangkan pemilu. Calon oposisi Renaud Agbodjo ditolak oleh komisi pemilihan dengan alasan ia tidak memiliki cukup sponsor.
Pada Januari, dua rekan Talon dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dugaan rencana kudeta tahun 2024.
Bulan lalu, legislatif negara itu memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, meski batas dua periode tetap dipertahankan.
Kudeta ini merupakan yang terbaru dari serangkaian pengambilalihan kekuasaan oleh militer yang mengguncang Afrika Barat. Bulan lalu, kudeta militer di Guinea-Bissau menyingkirkan mantan Presiden Umaro Embalo setelah pemilihan yang disengketakan, di mana baik dia maupun kandidat oposisi sama-sama menyatakan diri sebagai pemenang.