Liputan6.com, Jakarta - Gelombang banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan duka mendalam.
Ratusan korban jiwa, rumah rusak berat, dan ribuan warga yang harus mengungsi menunjukkan betapa besarnya dampak bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem.
Advertisement
Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Hijrah Saputra menilai, kejadian tersebut berkaitan erat dengan dinamika cuaca ekstrem yang meluas di kawasan Asia Tenggara, termasuk fenomena banjir besar yang terjadi bersamaan di Malaysia.
"Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia," ujar Hijrah.
"Faktor yang memperparah di Sumatera adalah kondisi lingkungan seperti lereng gundul, pemukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif," sambung dia.
Bencana ini bukan hanya dipengaruhi cuaca ekstrem, tetapi juga kondisi alam yang sudah melemah. Gabungan antara gangguan cuaca dan lingkungan yang rusak membuat skala bencana semakin luas dan lebih sulit ditangani.
Hijrah menyoroti salah satu isu struktural yang memperbesar skala kerusakan, yakni aktivitas penebangan kayu di hulu daerah aliran sungai (DAS) membuat kerusakan pada wilayah terdampak semakin meluas.
"Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penabangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor," terang dia.
Kondisi hulu DAS yang kehilangan banyak pohon tidak hanya membuat kawasan itu gundul, tetapi juga merusak kestabilan alami yang seharusnya menjaga aliran air dan struktur tanah.
Tanpa akar pohon yang menahan tanah dan menampung air, aliran permukaan meningkat drastis setiap kali hujan deras turun.
"Kondisi ini membuat tanah jauh lebih mudah tergerus, sementara air yang tidak terserap akan mengalir seperti arus cepat dan menyeret batang kayu, lumpur, hingga material besar lainnya," papar Hijrah.
Respons Cepat Pemerintah Diapresiasi Tapi...
Dari rangkaian tindakan yang dilakukan di lapangan, Hijrah melihat bahwa pemerintah telah menjalankan sejumlah upaya segera guna meredam dampak awal bencana.
Evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, pengiriman logistik ke wilayah terdampak, pemulihan jaringan listrik, hingga teknologi modifikasi cuaca menjadi bentuk respons yang menunjukkan kesigapan.
Meski demikian, ia menilai bahwa perbaikan sistem perlindungan jangka panjang masih belum memadai dan membutuhkan perhatian lebih serius.
“Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ungkap Hijrah.
Pendekatan penanganan bencana yang dilakukan secara bertahap membantu meminimalkan risiko terulangnya peristiwa serupa.
Dalam 72 jam pertama, upaya darurat difokuskan pada penyelamatan korban, distribusi kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan mendesak.
Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah melakukan pendataan kerusakan, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, serta merelokasi warga dari wilayah berisiko tinggi.
Sementara itu, upaya jangka panjang meliputi pemulihan ekosistem DAS, penanaman kembali vegetasi di lereng kritis, penataan aliran sungai, serta integrasi strategi mitigasi bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” jelas Hijrah.
Pemprov Sumbar Sebut Kerugian Bencana Banjir Bandang dan Longsor Capai Rp 1,78 Triliun
Sebelumya, rentetan banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) pada rentang 25 -28 November 2025 menyisakan duka mendalam.
Data per Rabu 3 Desember 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumbar mencatat korban meninggal dunia sebanyak 194 orang, sedangkan 110 orang masih belum ditemukan.
Kemudian sebanyak 1.439 kepala keluarga atau 20.640 jiwa terpaksa mengungsi di berbagai titik. Bila dihitung total warga terdampak, jumlahnya mencapai 51.046 KK atau 190.275 jiwa. Hingga kini, tercatat 594 KK atau 2.201 jiwa masih terisolir.
Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi dalam rilis data dampak bencana Sumbar mengatakan, estimasi kerugian sementara akibat bencana diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,78 triliun.
"Ini data sementara, dan dapat berubah sesuai laporan terbaru di lapangan. Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengeluarkan status tanggap darurat mulai 25 November hingga 8 Desember 2025," ujar Arry, Rabu 3 Desember 2025.
BPBD mencatat kerusakan di sektor permukiman tercatat sebanyak 647 rumah dinyatakan rusak berat, 526 mengalami rusak sedang, dan 1.212 lainnya rusak ringan. Selain itu, 26.693 rumah terendam lumpur dan material banjir bandang, sementara 70 unit hanyut terseret arus deras.
Dampak bencana juga menjalar ke fasilitas umum yang menjadi penopang kehidupan sosial masyarakat. Sarana pendidikan menjadi kelompok terdampak paling besar, yakni 175 unit.