Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebelumnya menyebut Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan jumlah 42 juta jiwa.
Advertisement
Dia menjelaskan, kesalahan itu muncul karena penggunaan data aglomerasi yang menggabungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
"Menurut saya sebenarnya kalau disampaikan Jakarta kota terpadat salah, karena Jakarta dalam kepadatan adalah kota kepadatan nomor 30 sebenarnya," kata Pramono di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan, perbandingan yang menyamakan Jakarta dengan kota besar dunia seperti Dhaka, New Delhi, atau Tokyo juga menjadi tidak relevan karena metodologi data yang digunakan pun berbeda.
Pasalnya, kata Pramono, aglomerasi yang diperhitungkan justru menempatkan Jakarta seolah telah melampaui kota-kota tersebut dalam jumlah penduduk.
Oleh karena itu, dia menilai data kependudukan tetap menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Sehingga terkait hal ini, Pramono menegaskan bahwa narasi mengenai Jakarta sebagai kota terpadat tidak mencerminkan kondisi terkini.
“Tetapi bagi saya itu merupakan referensi untuk kita semakin giat membangun memperbaiki Jakarta,” ujarnya.
Laporan PBB
Sebelumnya, Jakarta dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia. Dengan 42 juta penduduk. Demikian laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Minggu (23/11).
Laporan itu menggambarkan dunia mengalami urbanisasi yang pesat. Dari laporan Prospek Urbanisasi Dunia 2025 dari Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, kota-kota di dunia kini menampung 45 persen dari populasi global yang berjumlah 8,2 miliar jiwa.
Sejak 1950, ketika hanya 20 persen dari 2,5 miliar penduduk dunia tinggal di kota, populasi perkotaan telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada 2050, diproyeksikan dua pertiga pertumbuhan populasi global akan terjadi di kota-kota, dengan sepertiga sisanya di kota kecil.
Pada 1975, jumlah megacity, kawasan perkotaan dengan 10 juta penduduk atau lebih tercatat sebanyak delapan. Pada 2025, meningkat empat kali lipat menjadi 33. Dari jumlah itu, sebanyak 19 megacity berada di Asia.
Laporan itu sekaligus menobatkan Jakarta kini menjadi kota terpadat di dunia, dengan hampir 42 juta penduduk. Diikuti oleh ibu kota Bangladesh, Dhaka, dengan hampir 40 juta penduduk, dan ibu kota Jepang, Tokyo, dengan 33 juta penduduk.
Ketua DPRD Usulkan Jalan Berbayar di Perbatasan
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, kepadatan penduduk itu berpotensi menimbulkan masalah sosial, salah satunya masalah kemacetan dan polusi. Terlebih, secara administrasi jumlah itu bukan lah warga Jakarta secara keseluruhan, melainkan warga dari berbagai daerah penyangga.
“Jadi Jakarta ini penduduknya 11,6 juta, tapi bisa bertambah kalau siang hari,” kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12/2025).
Menurutnya, banyaknya warga yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari itu tentu membuat Jakarta menjadi macet.
Oleh karenanya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah membahas rencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP), yang di mana sudah didiskusikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
“Jadi, saya baru diskusi dengan Pak Gubernur tentang ERP, di mana jalan Thamrin dan Sudirman mau dipakai jalan berbayar,” kata dia.
Meski begitu, Khoirudin berpandangan lain. Dia bilang, rencana penerapan ERP di jalan yang berada di pusat kawasan bisnis Jakarta itu tidak akan berdampak banyak mengatasi kemacetan.
Pasalnya, orang dari berbagai daerah akan tetap masuk ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi.
“Sebenarnya kalau mau membatasi kendaraan, jangan di dalam kota. Jalan-jalan yang akan memasuki Jakarta, jalan yang ke arah Jakarta, dari timur, dari barat, dari selatan, ya, mereka harus bayar,” ungkapnya.
Dia berujar, penerapan ERP di perbatasan Jakarta akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemacetan. Namun, Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu menyiapkan layanan transportasi publik yang mumpuni, agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di Jakarta dengan mudah tanpa menggunakan kendaraan pribadi.