Liputan6.com, Jakarta Empat wilayah di Sumatera Utara dilanda bencana tanah longsor. Salah satu wilayah terdampak di Kota Sibolga.
Berdasarkan laporan Pusdalops Sumut yang diterima di Medan, Selasa (25/11/2025), selain Sibolga, tiga wilayah mengalami longsor yakni Kota Gunungsitoli, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias Selatan. Longsor terjadi pada Senin (24/11).
Advertisement
Bencana tanah longsor di Kota Sibolga diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi. Dampaknya akses di Jalan II Nomensen Kecamatan Sibolga Timur tertutup.
Sedangkan, di Kabupaten Tapanuli Selatan mengakibatkan Kecamatan Angkola Sankunur dan Kecamatan Angkola Barat terdampak.
Jalan lintas penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal putus total sepanjng lima (P) 37 meter, lebar (L) 6,5 m, kedalaman /ketinggian (T) 9,m di Kecamatan Angkola Sankunur. Sedangkan di Kecamatan Angkola Barat sedikitnya dua rumah mengalami rusak berat.
Pusdalops Sumut mencatat tiga kecamatan di Kabupaten Nias Selatan terdampak. Di antaranya jalan lintas di antar kabupaten di Kecamatan Hilimegai dan jalan lintas antar kabupaten di Kecamatan Onolalu terganggu dan satu rumah di Kecamatan Fanayama mengalami rusak berat.
Sedangkan bencana longsor di Kota Gunungsitoli mengakibatkan Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdampak. Jalan lintas berjarak kilomter 12 di Desa Hiligodu Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Selatan terganggu.
Korban Jiwa Nihil
Sementara itu, untuk jumlah pengungsi, korban jiwa dan korban meninggal dunia di empat wilayah tersebut tercatat nihil.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.
"Berdasarkan laporan, jumlah pengungsi, korban luka-luka dan meninggal dunia nihil," ujarnya.
BPBD memastikan penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.
"Berdasarkan laporan. Saat ini masih dalam penanganan oleh pemerintah masing- masing dan pemangku kebijakan terkait," katanya.