Kronologi PMI Sumbar Disiksa Majikan Dokter di Malaysia: Disiram Air Panas, Dipaksa Kerja Tanpa Istirahat

Majikan kemudian hanya memberi waktu 30 menit bagi korban untuk istirahat atau tidur. Pelaku juga mengancam akan menyiram air panas lagi apabila korban tidak bangun pada Jumat, 14 November 2025 pukul 5.00 pagi.

Saat menggendong bayi pada Jumat sore, korban mendengar majikan wanita meminta suaminya memanaskan air untuk disiramkan kepadanya. Majikan wanita marah karena melihat korban sempat tertidur di dapur lewat rekaman CCTV.

Mendengar hal tersebut, korban menjadi ketakutan lalu diam-diam keluar melalui jendela rumah dan bersembunyi di selasar luar kondominium lantai 29. Melihat korban duduk di tepi bangunan kondominium, majikan kemudian membujuk korban agar masuk ke rumah dan berbincang baik-baik, dan majikan berjanji tidak akan memukul.

Terbujuk rayuan majikan, korban masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela. Namun belum sempat kedua kakinya menginjak lantai, suami majikan menarik badan korban masuk rumah dan bersama istrinya memukuli korban. Korban lalu ditarik ke dalam kamar mandi dan disiram dengan air panas.

Majikan kemudian menyuruh korban mengganti baju dalam tiga detik dan menyuruhnya membersihkan botol susu bayi. Saat itu, korban mendengar majikan kembali menyalakan kompor untuk memanaskan air.

Mengetahui gelagat buruk, saat air akan mendidih, korban lari ke dalam kamar kedua dan menguncinya dari dalam. Korban lalu keluar lagi dari jendela kamar dan bersembunyi di dekat mesin AC di tepi bangunan kondominium tingkat 29.

Melihat ada orang yang berdiri di tepi bangunan lantai 29, pihak keamanan bangunan kondominium segera menghubungi pemadam kebakaran untuk meminta bantuan penyelamatan. Awalnya pihak keamanan sempat menduga korban tersebut berniat bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian.

Sementara itu untuk menghindari tangkapan dari suami majikan, korban merosot turun melalui pipa bangunan ke tingkat 28. Namun karena jendela kamar tingkat 28 saat diketuk tidak ada jawaban maka korban kembali merosot turun ke tingkat 27.

Korban kemudian diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dari jendela kamar kondominium lantai 27. Setelah diberi perawatan luka bakar pada punggung dan lengannya, pada Jumat malam korban diantar petugas pemadam kebakaran ke balai polis (pos polisi) yang terletak di dekat kondominium tempat korban bekerja.

Korban bertahan di balai polis menunggu perwakilan dari KBRI datang, dan pada Selasa (18/11/2025), korban berada di Shelter KBRI Kuala Lumpur untuk mendapatkan pendampingan advokasi. Korban disebut mengalami trauma berat.

Indera Hermono sempat menunjukkan foto-foto luka yang dialami korban asal Sumatera Barat itu. Tubuhnya penuh luka bakar dan luka lebam.

Berdasarkan data KBRI KL, korban masuk ke Malaysia melalui jalur nonprosedural pada Februari 2025. Korban naik Ferry Dumai–Port Dickson.

Korban bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menjaga bayi kembar dari majikan pasangan suami dan istri yang tinggal di sebuah kondominium lantai 29, di Kuala Lumpur.

Korban mulai bekerja pada 24 Februari 2025, dan dijanjikan gaji RM1.500 per bulan (sekitar Rp6.033.501/kurs RM1 = Rp4.022) dan tambahan RM100 per bulan apabila tidak ambil cuti mingguan.

Indera Hermono meminta dan mendorong pihak kepolisian Malaysia (Polis Diraja Malaysia/PDRM) menindak tegas semua pelaku sesuai hukum yang berlaku, agar dapat memberikan efek jera dan mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

Di sisi lain, dia juga menyatakan dengan tegas agar pihak imigrasi betul-betul menjalankan perannya dengan baik, guna mencegah adanya PMI yang bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Permintaan itu sudah berulang kali disampaikan kepada imigrasi.

"Jadi di sini kelihatan bahwa kalau kita sendiri terus membiarkan ada pekerja undocumented keluar dari Indonesia dan ini menimbulkan kerawanan," kata Indera Hermono.

Dia mengatakan proses penerbitan paspor sering kali masih terlalu mudah. Padahal proses profiling sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya WNI yang mengaku akan melancong atau berwisata ke luar negeri, namun ternyata bekerja secara nonprosedural di negara tujuan.

"Ini mohon maaf saya katakan, tidak ada perbaikan di dalam negeri, tentang bagaimana kita melakukan pencegahan. Kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka kejadian-kejadian seperti ini ini akan terus terjadi. Jadi pekerjaan rumah kita ini sebetulnya tidak berat, tetapi tidak pernah dibereskan," sesal Indera Hermono.

Dia mengatakan semestinya proses profiling tidak sulit untuk dilakukan, jika ada kemauan dan keseriusan. Misalnya dengan menerapkan profiling khusus kepada pemohon paspor yang dicurigai tidak memiliki kemampuan finansial untuk berwisata ke luar negeri.

Pihak imigrasi misalnya, bisa meminta pemohon yang dicurigai akan bekerja di luar negeri, untuk menunjukkan rekening koran perbankannya, kemudian dilihat apakah yang bersangkutan betul-betul memiliki kemampuan berwisata ke luar negeri atau justru dapat dicurigai akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri.

"Kalau orang-orang dari 'kampung' bikin paspor itu kan harus dicurigai mau bekerja, apalagi dia perempuan, apalagi dia sendiri. Ini kan selalu ada orang yang membawanya, ada calonya kenapa hal ini tidak pernah dibereskan," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian sangat besar terhadap perlindungan masyarakat Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan meningkatkan status BP2MI menjadi kementerian. Hal itu semestinya dapat dimaknai atau direspons pihak-pihak terkait dengan ikut meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap WNI yang akan ke luar negeri.

"Ini kan artinya bahwa perlindungan pekerja migran itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Tetapi di level implementasi hal-hal ini masih aja terus terjadi. Jadi ini persoalan-persoalan yang selalu terjadi dari dulu dan tidak terlihat adanya perbaikan yang serius," tegas dia.

Indera Hermono mengingatkan para PMI itu, khususnya para perempuan pahlawan devisa, sejatinya hanya memiliki tujuan mulia untuk mencari sesuap nasi di negeri orang. Namun cara-cara nonprosedural yang ditempuh tentu tidak dapat dibenarkan sama sekali, karena selain menyalahi hukum juga menimbulkan kerawanan atas keselamatan dan nyawa para pekerja migran.

Oleh sebab itu peran imigrasi sebagai pihak penerbit paspor harus terus ditingkatkan. Perlindungan WNI di luar negeri adalah kewajiban negara, namun pencegahan tidak kalah penting untuk dilakukan, termasuk dengan cara memberantas calo-calo yang kerap meloloskan calon PMI nonprosedural ke luar negeri.

Perlindungan pekerja migran tidak boleh lagi menjadi slogan semata. Jangan sampai ada lagi jeritan pilu pekerja migran Indonesia di luar negeri.