Duh, Anggaran Rp 726 M Diselewengkan Pemda

Data BPK yang dirilis Fitra menyebutkan dana Rp 726 miliar diselewengkan pemerintah daerah dalam berbagai modus pada semester II 2012.

oleh Liputan6Diterbitkan 23 Juni 2013, 14:41 WIB
Upaya pengadaan fasilitas umum untuk masyarakat daerah tampaknya masih jauh dari sempurna. Sebab, dalam data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sebanyak Rp 726 miliar diselewengkan pemerintah daerah dalam berbagai modus pada semester II tahun 2012.

"Modusnya seperti pengadaan fiktif, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang tidak sesuai kontrak, mark up yang dalam pagu anggaran tidak sesuai dengan standar harga," kata Koordinator Advokasi Fitra, Maulana, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Maulana menambahkan, ketidakpatuhan pengelolaan anggaran yang berindikasi pada kerugian keuangan daerah mencapai 1.309 kasus.

Dari jumlah kasus tersebut, kerugian daerah mencapai 730 kasus dengan nilai Rp 417.889.350.00, potensi kerugian daerah sebanyak 273 kasus dengan nilai Rp 225.878.780.000, dan kekurangan penerimaan dengan nilai Rp 82.647.110.000 dari 306 kasus.

"Ini anggaran untuk rakyat, kenapa juga masih diambil. Dalam beberapa kasus ada yang suka main mata dalam pelaksanaan lelang," tegasnya.

Maka dari itu, dia mengharapkan pemerintah daerah lebih mengedepan penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

"Kami rekomendasikan untuk memberhentikan pejabat pengadaan barang dan jasa serta kuasa penggunaan anggaran yang tidak becus menyeleksi rekanan pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa," pungkasnya. (Ado)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya