Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memegang peranan strategis dalam menjaga integritas pemerintahan daerah. Sebagai mitra penting pemerintah pusat, APPSI diharapkan mampu menjadi garda depan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Wiyagus, terdapat empat aspek utama yang harus diperkuat APPSI untuk menjaga integritas tersebut, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif, serta pemberantasan korupsi di masing-masing wilayah. Ia menilai, keempat aspek ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.
Advertisement
“Presiden Prabowo Subianto menyerukan bahwa pemimpin harus menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil,” ujarnya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI Tahun 2025 bertema “Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif” di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dorongan Presiden untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Wiyagus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Karena itu, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.
Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. “Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengimbau APPSI agar semakin memperkuat perannya sebagai wadah berhimpun pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. APPSI diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.
Wiyagus juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada APPSI atas konsistensinya dalam meningkatkan kompetensi anggota. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik (best practice), memperkuat kerja sama, serta menyosialisasikan peraturan perundang-undangan.
Ia optimistis, keberadaan APPSI akan memberikan manfaat nyata, baik secara langsung bagi pemprov di seluruh Indonesia, maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas melalui penguatan tata kelola dan kemajuan daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Nasional ke-7 APPSI dengan tema ‘Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif’ secara resmi dibuka,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Munas VII APPSI ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Banten Andra Soni. Hadir pula dalam acara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.