Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi restu kepada Kementerian Agama untuk membentuk Ditjen Pondok Pesantren.
Advertisement
Menurut dia, ditjen baru ini dibentuk karena tragedi ambruknya bangunan Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan banyak korban jiwa.
"Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Usai insiden tersebut, dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk lebih memperhatikan 42.000 pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo juga memiliki concern terhadap pondok pesantren.
"Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.
Perhatian Prabowo untuk Pesantren
Prasetyo menjelaskan beberapa hal yang menjadi concern Prabowo. Pertama, masalah keamanan pondok pesantren yang berdasarkan data beberapa belum memenuhi standar keamanan.
Prabowo telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan asesmenterhadap bangunan-bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan.
Tak hanya pesantren saja, Prabowo meminta agar hal tersebut juga dilakukan kepada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama lain.
"Termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musala, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal," tutur Prasetyo.
Pendidikan di Pesantren
Selain itu, Prabowo memberikan perhatian terhadap pendidikan di pondok pesantren.
Prasetyo menyebut Prabowo ingin 16 juta santri dapat dibekali ilmu agama, pengetahuan berbassis teknologi, dan ilmu ekonomi.
"Supaya harapannya para santri di dalam menghadapi masa depan di kemudian hari memiliki bekal yang cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi," jelasnya.
"Jadi, itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada, kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren," sambung Prasetyo.
Respons Kementerian Agama
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dan menjadi kabar gembira karena bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersyukur atas kabar ini. Ia mengapresiasi para pihak yang telah mengawal terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren, khususnya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i.
"Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin," kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu, usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kementerian Agama.
Usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 pada masa Menag Lukman Hakim Saifuddin. Usulan Kemenag ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali diajukan pada 2021 dan tahun 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kementerian PANRB pada 2024 pada era Menag Nasaruddin Umar.