Liputan6.com, Jakarta - Poltracking Indonesia melakukan survei terhadap kondisi rumah tangga responden selama satu tahun terakhir ini. Hasilnya, survei menunjukkan, mayoritas mengaku kondisinya lebih baik.
“Sebanyak 65,4% responden mengaku kondisi kehidupan rumah tangganya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi lebih baik. Sedangkan yang berkata sebaliknya, hanya sebesar 26,6% dan 8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda saat jumpa pers daring, Minggu (19/10/2025).
Advertisement
Tidak hanya itu, Hanta juga merekam suara responden yang mayoritas mengaku penghasilannya lebih baik dalam setahun terakhir. Jumlah tersebut selisih setengahnya dengan yang menjawab sebaliknya.
“Total, 60,7% menjawab penghasilannya lebih baik, sementara itu, 31,8% menjawab lebih buruk. Sedangkan 7,5% tidak menjawab atau mengaku tidak tahu,” tutur Hanta.
Menurut Hanta, hasil tersebut turut didukung dengan kondisi lapangan kerja yang semakin lebih banyak. Lagi-lagi, mayoritas responden atau sebesar 54,2% mengaku ada perubahan dalam ketersediaan lapangan kerja.
“Angka 54,2% terdiri dari dua gabungan jawaban responden, 7,9% menjawab sangat lebih banyak lapangan kerja dalam setahun terakhir dan 46,3% menjawab ada perubahan dari ketersediaan lapangan kerja dibanding tahun lalu,” rinci Hanta.
Sedangkan responden yang menjawab jumlah lapangan kerja setahun terakhir lebih sedikit, jumlahnya sebanyak 37,4%. Dengan total 8,4% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Diketahui, survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025. Total ada 1.220 orang menjadi responden dengan margin of error +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara survei dilakukan oleh surveyor terlatih dan dilakukan secara langsung atau tatap muka.
Survei Kepuasan Publik
Hasil survei Poltracking Indonesia menyatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun terakhir merata di semua wilayah Indonesia.
“Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam rilis survei secara daring diikuti dari Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Dijelaskannya, responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.
Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas. Sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.
Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.
Secara garis besar, 78,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka itu terdiri atas 9,8 persen mengaku sangat puas dan 68,3 persen lainnya menyatakan cukup puas.
Responden merasa puas terhadap karena kepemimpinan yang tegas dan berwibawa (18,8 persen), bantuan pemerintah tepat sasaran (12,3 persen), program MBG (10,4 persen), pencegahan/pemberantasan korupsi (8,1 persen), serta kinerja yang terbukti (6,2 persen).
Di sisi lain, 19,3 persen responden menyatakan tidak puas yang terdiri atas 17,3 persen menyatakan kurang puas dan 2 persen mengaku sangat tidak puas.
Mereka merasa tidak puas karena alasan ekonomi belum stabil (26,7 persen), bantuan tidak tepat sasaran (15,7 persen), kasus korupsi (8,9 persen), harga kebutuhan pokok mahal (7 persen), dan masih kurangnya lapangan kerja (6,3 persen).
“Lima alasan ini yang kami rekam penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hanta.
Jika dilihat dari segi bidang, tingkat kepuasan responden paling besar untuk ranah pendidikan yang mencapai 79 persen. Disusul bidang kesehatan 76,6 persen, pertahanan dan keamanan 75,5 persen, serta sosial budaya 74,9 persen.
Adapun bidang yang tingkat kepuasannya di bawah 70 persen, antara lain, hukum dan pemberantasan korupsi (68,2 persen), politik dan stabilitas nasional (65,7 persen), serta ekonomi (57,4 persen).
“Dari semua bidang-bidang, itu bidang ekonomi yang selalu paling rendah, yaitu 57,4 persen tingkat kepuasan di bidang ekonomi. Ini mungkin menjadi saran masukan pada pemerintahan sekarang yang menjadi penilaian publik,” katanya.