Liputan6.com, Banda Aceh: Situasi porak-poranda di Tanah Rencong kembali mendapat perhatian. Kali ini, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Madani (PMM), bertekad memulai pemulihan kegiatan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam melalui program Aceh Recovery. Program yang diawali dengan pembukaan lapangan usaha demi menyerap tenaga kerja dan bakal diikuti kampanye kondisi terkini dari Aceh tersebut dicanangkan baru-baru ini di Banda Aceh, NAD. Keputusan itu diambil setelah kondisi keamanan di sana diyakini semakin terkendali.
Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang hadir dalam acara gelar pemulihan Bumi Serambi Mekah tersebut, jauh sebelum pemberlakuan status Darurat Militer, puluhan investor meninggalkan Aceh karena alasan keamanan. Akibatnya, jutaan warga setempat kehilangan pekerjaan. Kondisi ini, Bachtiar menambahkan, sekaligus melengkapi angka kemiskinan yang telah mencapai 40 persen dari sekitar 4,1 juta orang penduduk Aceh.
Berdasarkan rencana jangka pendek, beberapa usaha akan segera didirikan di NAD melalui Aceh Recovery. Di antaranya adalah rehabilitasi perkebunan kelapa sawit dan cokelat, pendirian lembaga keuangan mikro, pembentukan lembaga penjamin kredit, pengembangan industri nilam, dan pembekalan pendidikan alternatif bagi para pengungsi. Selain itu, program bantuan yang diilhami Bali Recovery--pasca-Kasus Bom Bali--ini adalah mengkampanyekan kondisi investasi. Intinya, supaya dapat mengundang investor untuk kembali menanamkan modalnya di provinsi paling barat Indonesia ini. "Kita [melalui Aceh Recovery] membuka peluang orang untuk berusaha. Aceh itu kondusif, mari berinvestasi ke Aceh," kata Bachtiar.
Sebelumnya pemerintah pun sudah menyiapkan upaya pemulihan kondisi di Aceh. Jajaran TNI menggelar Operasi Bhakti secara serentak di seluruh wilayah NAD per 1 September [baca: Operasi Bhakti TNI Digelar Hari Ini]. Menurut Panglima Komando Operasi TNI Mayor Jenderal Bambang Dharmono, operasi ini bertujuan menyelaraskan kegiatan operasi teritorial dengan operasi tempur yang digelar selama masa Darurat Militer di Aceh.
Untuk mempersiapkan Operasi Bhakti, Pangkoops TNI berkoordinasi dengan 16 bupati dan empat wali kota se-Aceh. Sementara dalam pelaksanaannya, jajaran TNI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, tempat ibadah, serta sekolah.(BMI/Syaiful Halim dan Satya Pandia)
Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang hadir dalam acara gelar pemulihan Bumi Serambi Mekah tersebut, jauh sebelum pemberlakuan status Darurat Militer, puluhan investor meninggalkan Aceh karena alasan keamanan. Akibatnya, jutaan warga setempat kehilangan pekerjaan. Kondisi ini, Bachtiar menambahkan, sekaligus melengkapi angka kemiskinan yang telah mencapai 40 persen dari sekitar 4,1 juta orang penduduk Aceh.
Berdasarkan rencana jangka pendek, beberapa usaha akan segera didirikan di NAD melalui Aceh Recovery. Di antaranya adalah rehabilitasi perkebunan kelapa sawit dan cokelat, pendirian lembaga keuangan mikro, pembentukan lembaga penjamin kredit, pengembangan industri nilam, dan pembekalan pendidikan alternatif bagi para pengungsi. Selain itu, program bantuan yang diilhami Bali Recovery--pasca-Kasus Bom Bali--ini adalah mengkampanyekan kondisi investasi. Intinya, supaya dapat mengundang investor untuk kembali menanamkan modalnya di provinsi paling barat Indonesia ini. "Kita [melalui Aceh Recovery] membuka peluang orang untuk berusaha. Aceh itu kondusif, mari berinvestasi ke Aceh," kata Bachtiar.
Sebelumnya pemerintah pun sudah menyiapkan upaya pemulihan kondisi di Aceh. Jajaran TNI menggelar Operasi Bhakti secara serentak di seluruh wilayah NAD per 1 September [baca: Operasi Bhakti TNI Digelar Hari Ini]. Menurut Panglima Komando Operasi TNI Mayor Jenderal Bambang Dharmono, operasi ini bertujuan menyelaraskan kegiatan operasi teritorial dengan operasi tempur yang digelar selama masa Darurat Militer di Aceh.
Untuk mempersiapkan Operasi Bhakti, Pangkoops TNI berkoordinasi dengan 16 bupati dan empat wali kota se-Aceh. Sementara dalam pelaksanaannya, jajaran TNI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, tempat ibadah, serta sekolah.(BMI/Syaiful Halim dan Satya Pandia)
