Liputan6.com, Medan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah cepat untuk menekan laju inflasi, yang pada September 2025 tercatat sebesar 5,32% secara tahunan (year-on-year), tertinggi di tingkat nasional.
Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumut, menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang langsung terhadap daya beli masyarakat serta kesejahteraan warga.
Advertisement
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan tekanan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. Untuk itu, kami mengambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, segera stabil,” ujar Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Medan.
Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, pada Senin (6/10).
Tekanan inflasi di Sumatera Utara sebagian besar berasal dari harga komoditas pangan, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk meredam gejolak harga tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai langkah aksi jangka pendek.
Pemprov Sumut Siapkan 11 Langkah Tekan Harga Pangan
Dalam tiga bulan ke depan Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi. Langkah tersebut yaitu, membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawamg merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, dan penetapan toko pantau inflasi.
Bobby Nasution menekankan langkah yang dijalankan mengikiti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama.
Pihaknya menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.
Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Lokal
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.
Langkah-langkah tersebut juga didukung peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta Satgas Pangan. Selain itu, pemerintah rutin melakukan publikasi melalui siaran pers dan konferensi pers guna menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.