Liputan6.com, Jakarta - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menyatakan tengah mempelajari kemungkinan untuk turut berpartisipasi dalam program pemerintah membangun 3 juta rumah.
Direktur ASRI, Lilia Setiprawarti Sukotjo mengatakan, saat ini perusahaan masih menelaah kapasitas dan keberlanjutan bila terlibat dalam program 3 juta rumah.
Advertisement
"Terus terang kami juga sedang mempelajari untuk itu,” ujar Lilia dalam konferensi pers Pubex Live 2025, Selasa (9/9/2025).
Dia menilai, kajian dilakukan untuk memastikan apakah produk yang akan dihasilkan dapat diserap pasar serta sesuai dengan segmen yang dituju. Ia menekankan produk yang diluncurkan akan berhubungan jangka panjang dengan penggunanya.
“Kalau mempelajari ini adalah apakah itu sesuai dengan kapasitas dari kami, kemudian serapannya bagaimana, kalau kami berhasil memproduksinya, kemudian dapatkah diserap, siapa marketnya, apakah kami dapat berkelanjutan untuk produk-produk ini karena bagaimanapun begitu produk diluncurkan, penghuninya itu akan becoming our family,” jelasnya.
Lilia menambahkan, hasil dari kajian ini diharapkan dapat diketahui dalam waktu dekat.
Sementara itu, strategi pada sisa 2025, ASRI menyiapkan peluncuran beberapa proyek baru pada kuartal IV. Proyek tersebut mencakup segmen residensial maupun komersial yang diyakini mampu menjawab kebutuhan pasar.
“Kami harapkan ini bisa diserap dengan baik oleh pasar karena produk-produk kami ini kami yakini cukup inovatif, kemudian juga merupakan jawaban atas kebutuhan pasar yang ada saat ini,” pungkas Lilia.
Industri Properti Lesu, HIPMI: Developer Butuh Keringanan Kredit
Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari, menyampaikan bahwa sektor properti dalam lima tahun terakhir menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli masyarakat.
Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha properti, terutama yang berasal dari kalangan UMKM menengah, kesulitan menjaga arus kas usaha mereka.
Menurut Akbar, masalah daya beli yang melemah menyebabkan pasar perumahan tidak bergairah, sehingga penjualan properti stagnan.
“Teman-teman yang bergerak di bidang properti Pada 5 tahun terakhir ini mengalami beberapa kendala Karena daya beli masyarakat kita yang sedang menurun. Artinya, sektor properti ini kurang mendapatkan demand yang bagus,” kata Akbar dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan HIPMI dengan Menteri PKP, di Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Efek Domino
Situasi ini menimbulkan efek domino berupa kesulitan membayar kewajiban kredit yang telah diambil oleh developer maupun kontraktor.
“Akhirnya terjadi SLIK Ataupun OJK, SLIK OJK yang teman-teman yang di bidang properti ini mengalami kolektabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbeda dengan kredit konsumsi pribadi, kredit yang dipakai developer bersifat produktif dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau kredit konsumsi untuk beli mobil, beli rumah Dia macet, mungkin kita gak mungkin memaafkannya atau memberikan amnesti,” ujarnya.
Oleh karena itu, HIPMI mendorong agar pemerintah bersama OJK dan perbankan dapat melihat persoalan ini secara komprehensif, bukan semata-mata sebagai masalah kolektabilitas kredit.
Dorongan Amnesti dan Relaksasi Kredit
Akbar menegaskan perlunya langkah afirmatif berupa amnesti atau relaksasi kredit untuk developer yang kesulitan akibat situasi ekonomi.
Menurutnya, hal ini penting agar pengembang bisa kembali mendapatkan akses pembiayaan baru melalui program kredit yang sedang digulirkan pemerintah.
“Tapi kalau developer yang mungkin macet karena keadaan ekonomi makro Mungkin saya berharap Pak Menteri bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden Agar diberikan amnesti ataupun kemudahan Supaya mereka bisa mendapatkan lagi kredit-kredit yang sekarang dilakukan oleh program oleh pemerintah ini,” ujarnya.