Liputan6.com, Jakarta - TNI dan Polri menyiagakan sejumlah kendaraam taktis (rantis) dan kendaraan tempur (ranpur) untuk mengantisipasi demo lanjutan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Sejumlah tenda itu tampak terpasang di area belakang Gedung Nusantara atau "gedung kura-kura" yang merupakan gedung utama kompleks parlemen. Di area tersebut juga sudah bersiaga belasan truk pengangkut prajurit hingga ranpur Pindad Anoa milik TNI.
Advertisement
"Ada (prajurit TNI AD siaga). Kan ada 500 orang dari awal. Semua lengkap," kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat hendak menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen.
Brimob Bangun Tenda
Selain itu, aparat Brigade Mobil (Brimob) Polri memasang sejumlah tenda di area belakang Kompleks Parlemen. Mereka bersiaga dengan perlengkapan pelindung dan pengurai massa.
Maruli pun berharap situasi nasional bisa berangsur kembali kondusif setelah sejumlah demo massa yang berujung kericuhan di Jakarta, termasuk di daerah-daerah lain.
5.000-an Personel Gabungan Disiagakan
Sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiwa kembali turun ke jalan untuk menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin (1/9/2025). Polisi menyiagakan 5.369 personel gabungan untuk mengawal jalannya demo di DPR hari ini.
"Khusus pengamanan di DPR ada 5.369 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis.
Susatyo menekankan pengamanan dilakukan humanis, tanpa senjata api demi memastikan kelancaraan penyampaian aspirasi.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," ujar Susatyo.
Susatyo mengingatkan massa untuk menggelar demo secara damai dan tertib. Massa dilarang bakar ban, rusak fasilitas umum, atau menutup jalan.
"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," ucap dia.
Demo Besar-Besaran Buntut Tunjangan Anggota DPR
Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah massa aksi unjuk rasa memadati kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, yang salah satunya soal penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI.
Kemudian pada 28 Agustus 2025, gabungan serikat buruh pun menggelar aksi ke kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya soal penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Namun pada sore hari, kompleks parlemen didatangi oleh massa demo dari elemen lainnya hingga menyebabkan kericuhan. Demo yang berujung kericuhan itu pun berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025, hingga Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas.