Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kini resmi mendapat pengamanan dari 30 prajurit TNI Kodam XIV/Hasanuddin. Pengamanan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan apel kesiapan di halaman Kejati Sulsel, Rabu (27/8/2025).
Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menegaskan, keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas, serta MoU antara Jaksa Agung dan Panglima TNI Nomor NK/6/IV/2023/TNI.
Advertisement
“Seluruh satuan dan jajaran Kodam Hasanuddin harus siap siaga membantu dan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Jadikan tugas ini sebagai ladang pengabdian,” kata Windiyatno saat menjadi inspektur apel kesiapan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sulsel Agus Salim mengapresiasi kerja sama dengan TNI yang dinilainya strategis untuk memastikan jaksa dapat bekerja secara independen tanpa tekanan.
“Keberadaan personel pengamanan TNI di lingkungan Kejati dan Kejari sangat penting, mengingat dinamika penegakan hukum kerap diwarnai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AGHT), terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan menggagalkan proses hukum,” ujar Agus.
Ia menambahkan, penempatan personel TNI akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja di Sulsel dan Sultra. Seluruh kepala Kejari juga diminta segera berkoordinasi dengan Dandim di daerahnya.
“Dengan sinergi bersama TNI, Kejaksaan tetap mengedepankan pelayanan yang humanis bagi masyarakat,” imbuh Agus.
Kejari se-Sulsel Ikut Dijaga TNI
Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa pengamanan tidak hanya berlaku di Kejati Sulsel, tetapi juga seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Sulsel.
“Kalau di Kejati sudah pasti ada 30 personel yang bertugas. Untuk Kejari se-Sulsel, jumlahnya akan bervariasi sesuai kebutuhan. Intinya, pengamanan ini dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi,” jelas Soetarmi.
Ia menambahkan, pengamanan tidak hanya dilakukan oleh prajurit berseragam, melainkan juga melibatkan unsur intelijen TNI. “Semua satuan TNI dilibatkan, termasuk unsur intel. Itu penting supaya pengamanan lebih efektif, tidak hanya tampak secara fisik tapi juga deteksi dini terhadap potensi ancaman,” katanya.
Menurutnya, jumlah personel TNI di Kejari bisa bertambah jika eskalasi ancaman meningkat. “Bisa satu peleton, dua peleton, bahkan lebih. Semua tergantung kondisi dan ancaman di wilayah masing-masing. Yang jelas, pengamanan ini untuk memastikan jaksa bisa bekerja independen tanpa tekanan,” pungkasnya.