Liputan6.com, Beijing - Peneliti kebijakan luar negeri China Rishan Sen menilai bahwa upaya mediasi yang dilakukan Beijing dalam berbagai konflik internasional bukan semata-mata demi perdamaian, melainkan sarana untuk mengamankan sumber daya serta memperkuat posisi strategisnya di dunia.
“Mediasi sering dipandang sebagai upaya mulia dalam politik internasional—menjembatani perbedaan, meredakan ketegangan, dan mencegah konflik meluas. Namun, ketika Tiongkok tampil sebagai mediator, logika yang mendasarinya jauh berbeda,” kata Rishan Sen, dikutip dari laman Irrawaddy, Senin (25/8/2025).
Advertisement
Menurutnya, bahasa diplomasi Beijing sering kali dipenuhi istilah harmoni dan kerja sama. Akan tetapi, hasil akhir dari berbagai mediasi tersebut lebih banyak menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik Tiongkok dibanding masyarakat yang terjebak konflik.
Dari Thailand-Kamboja hingga Afghanistan
Rishan mencontohkan konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Beijing menawarkan diri sebagai mediator, namun di balik retorika damai itu, Tiongkok justru memperkuat pijakan untuk memperluas investasi di sektor infrastruktur hingga sistem pengawasan.
“Prioritas Beijing bukanlah membangun perdamaian yang berkelanjutan, melainkan memastikan investasinya tetap aman. Stabilitas hanya dipandang sebagai syarat untuk kelancaran bisnis, bukan tujuan utama,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi di Afghanistan. Setelah Taliban kembali berkuasa, Tiongkok dengan cepat memposisikan diri sebagai jembatan dengan komunitas internasional. Namun, di balik itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok segera mengamankan kontrak minyak dan menegosiasikan akses terhadap cadangan tembaga serta litium.
“Mediasi di sini bukan untuk membawa Afghanistan ke pangkuan komunitas global, melainkan untuk menjamin Beijing menjadi pemain dominan dalam pengelolaan sumber daya,” jelas Rishan.
Timur Tengah, Afrika, hingga Myanmar
Peran serupa juga dimainkan di kawasan lain. Pada 2023, Beijing menjadi perantara normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran yang dipuji sebagai terobosan diplomatik. Namun, Rishan menilai, di balik itu ada kepentingan strategis Tiongkok untuk mengamankan pasokan energi serta memperkuat pengaruhnya dalam politik perminyakan global.
Di Afrika, Tiongkok tampil sebagai fasilitator negosiasi damai Sudan–Sudan Selatan. Meski narasi resmi berbicara tentang stabilitas, menurut Rishan, faktor utama justru terkait investasi perusahaan energi Tiongkok di ladang minyak Sudan.
Bahkan di Myanmar, Tiongkok menempatkan diri sebagai penengah konflik antara junta militer dan kelompok etnis bersenjata. “Bagi Beijing, ‘perdamaian’ berarti memastikan pipa energi, koridor infrastruktur, dan jalur perdagangan tetap aman dari gangguan,” tambahnya.
Perdamaian sebagai Instrumen Geopolitik
Rishan menekankan bahwa pola berulang ini menunjukkan Tiongkok mendefinisikan ulang makna mediasi.
“Alih-alih imparsial dan bertujuan menyelesaikan konflik, mediasi dijadikan instrumen transaksional untuk mengunci negara-negara lebih lemah dalam hubungan yang timpang,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa negara-negara kecil perlu berhati-hati membaca dinamika ini. “Menerima mediasi Beijing tanpa pengawasan kritis bisa berarti kehilangan otonomi sekaligus kedaulatan. Bahaya terbesar bukan hanya perdamaian menjadi produk sampingan, melainkan ketika perdamaian itu sendiri diperalat untuk mewujudkan ambisi strategis Tiongkok,” ujar Rishan menegaskan.