Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan tetap berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Gibran menepis kabar yang beredar bahwa proyek IKN dihentikan.
Advertisement
Hal ini disampaikan Gibran dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Pangalangok Jilah di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/08/2025).
“Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” kata Gibran.
Gibran mengaku dirinya baru saja mengunjungi IKN pada bulan lalu. Dari kunjungan tersebut, menurutnya pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Termasuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan.
“Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” ungkap Gibran.
Minta Masyarakat Lebih Bijak
Oleh karenanya, Gibran meminta masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar, termasuk informasi soal pembangunan IKN.
Gibran mengingatkan agar berita-berita yang belum jelas kebenarannya dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
“Tolong dipilah dulu, tolong disaring dulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama, tanyakan dulu ke tokoh adat. Jadi jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar,” kata dia.
DPR: Pembangunan IKN Tetap Lanjut
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal menegaskan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dihentikan, meski tidak lagi menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan pemerintah lebih memusatkan perhatian pada delapan program prioritas yang sudah diumumkan Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuman mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu di gembar-gemborkan,” ujar Hekal saat ditemui usai menghadiri acara CFX Crypto Conference 2025, Kamis (21/8/2025), di Tabanan, Bali.
Delapan program prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan internasional.
Hekal menambahkan, pembangunan IKN tetap berjalan dengan dukungan anggaran, meskipun fokus utamanya diarahkan pada program lain.
"Yang lain-lain bukan dimatikan, tapi tetap didanai. Cuman kita lagi prioritaskan kepada yang delapan itu dulu,” ujar dia.
Anggaran IKN di Nota Keuangan
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 6,3 triliun untuk IKN.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026.
Sementara itu, Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat secara rinci bahwa alokasi dana IKN senilai Rp6,26 triliun, terdiri dari Rp 5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp 553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.