Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada pertengahan Agustus 2025. Kabar kebebasan tokoh politik yang sempat menjadi pusat perhatian publik dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, pejabat negara, hingga sesama politisi.
Meski berstatus bebas bersyarat, status hukum Setya Novanto masih melekat. Ia tetap diwajibkan mematuhi sejumlah aturan ketat dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Jika melanggar, kebebasannya bisa langsung dicabut dan ia kembali mendekam di penjara. Perjalanan hukum dan kebebasannya kini kembali menjadi sorotan publik, seiring rekam jejaknya sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia.
Advertisement
Profil Singkat Setya Novanto
Setya Novanto adalah politisi senior yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus kader Partai Golkar. Namanya dikenal luas setelah terjerat kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Pada 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setya Novanto, bersama dengan denda miliaran rupiah dan pencabutan hak politik.
Selama menjalani hukuman, ia mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang dikenal sebagai penjara khusus koruptor kelas atas. Namun, sepanjang masa hukumannya, publik beberapa kali menyoroti gaya hidupnya di penjara, termasuk isu “kelonggaran” fasilitas yang ia dapatkan.
Status Bebas Bersyarat
Pada 17 Agustus 2025, tepat saat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI, Setya Novanto resmi memperoleh kebebasan bersyarat. Status ini diberikan setelah ia menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya, ditambah adanya remisi (pengurangan masa hukuman) selama 28 bulan 15 hari.
Dengan bebas bersyarat, Setya Novanto tidak sepenuhnya bebas. Ia tetap berada dalam pengawasan ketat Bapas hingga 2029, saat dirinya baru akan bebas murni. Selama periode tersebut, ia diwajibkan melapor secara rutin dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Kabar kebebasan bersyarat Setya Novanto menuai pro dan kontra. Menteri Hukum dan HAM melalui jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa prosedur pembebasan telah sesuai regulasi, termasuk syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, sejumlah aktivis antikorupsi hingga politisi menyuarakan kritik keras. Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, misalnya, mengingatkan bahwa kebebasan bersyarat seharusnya dijalani dengan penuh kesadaran, bukan sekadar formalitas hukum. Publik pun khawatir kebebasan ini membuka ruang bagi Setya Novanto untuk kembali bermain dalam dunia politik, meski secara resmi hak politiknya masih dicabut hingga 2029.
Aturan Ketat dan Ancaman Pencabutan
Meski bebas bersyarat, ada sederet aturan ketat yang wajib dipatuhi Setya Novanto. Di antaranya:
- Wajib lapor secara berkala ke Balai Pemasyarakatan.
- Tidak boleh bepergian ke luar negeri tanpa izin.
- Tidak boleh melakukan tindak pidana baru.
- Wajib mengikuti program pembinaan dari Bapas.
Jika melanggar salah satu aturan tersebut, maka status bebas bersyaratnya bisa langsung dicabut, dan ia akan kembali menjalani sisa masa hukuman di Lapas Sukamiskin.
Masa Depan Politik Setya Novanto
Meski telah bebas bersyarat, Setya Novanto belum bisa kembali ke dunia politik. Hak politiknya baru akan dipulihkan setelah ia benar-benar bebas murni pada 2029. Dengan demikian, ia masih memiliki waktu empat tahun dalam pengawasan hukum sebelum benar-benar terbebas dari segala kewajiban pemasyarakatan.
Meski begitu, publik tetap menaruh perhatian pada langkah-langkahnya ke depan. Apakah Setya Novanto akan kembali mencoba masuk ke panggung politik, atau memilih hidup tenang jauh dari sorotan?