Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan menindak 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Ia menegaskan tidak gentar meski ada jenderal yang membekingi aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Terkait hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyambut positif rencana Prabowo untuk menertibkan tambang ilegal tersebut. Ia pun optimis hal ini mampu merealisasikan komitmen tersebut.
Advertisement
"Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo. Kami siap mendukung," ujar Puan usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sebelumnya, Prabowo mengaku mendapat laporan ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari 1.063 tambang ilegal tadi. Meski ada pihak pejabat yang menjadi beking, dia menegaskan penindakan tetap dilakukan atas nama rakyat.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Siapkan Siasat
Pada proses penindakan tambang ilegal, Prabowo menyiapkan siasat. Ada strategi yang akan dijalankannya dan diperintahkan kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri.
Dia menyampaikan, TNI misalnya, perlu membawa pasukan dari kawasan yang berbeda ketika melakukan penindakan di satu lokasi tertentu. Cara ini untuk menghindari keterlibatan dari oknum dalam instansi yang sama.
"Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau (menindak) provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," tegasnya.
Bakal Tindak 1.063 Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia. Dia telah mengantongi data ada sekitar 1.063 tambang yang beroperasi melanggar aturan.
Langkah ini dilakukan sejalan dengan penindakan kebun sawit ilegal yang juga jadi perhatiannya. Parahnya lagi, ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari praktik tambang ilegal tersebut.
"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Waspadai Penyelundupan
Untuk memperlancar niatannya itu, Prabowo meminta dukungan parlemen bahkan partai politik. Menurutnya, penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan rakyat.
Dia sebetulnya tak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat. Namun, jika ternyata dikelola oleh oknum untuk diselundupkan, maka akan ditindak tegas.
"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.