Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Jakarta Job Fair atau bursa kerja di tahun 2025. Jakarta Job Fair digelar pada 24-25 Juli 2025.
Informasi dalam laman Instagram @dkijakarta menyebutkan, Job Fair 2025 digelar untuk masyarakat umum. Selain itu, acara ini tidak dipungut biaya atau gratis. Bursa kerja ini juga dapat diikuti oleh disabilitas.
Advertisement
Sejumlah stan pun banyak dikunjungi pencari kerja seperti PT Kharisma Potensia Indonesia hingga PT Bank Mandiri Persero Tbk. Mereka datang untuk mencari informasi terkait lowongan kerja yang tersedia. Staf-staf rekrutmen yang menjaga stan dengan ramah menjawab semua pertanyaan yang diajukan para pencari kerja tersebut.
Beragam lowongan kerja terbuka bagi para pencari kerja. Perusahaan peserta Jakarta Job Fair mencari pekerja dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Mulai dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma 3 (D3), hingga Strata 1 (S1).
Di tengah semangat mencari peluang karier di job fair, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap modus penipuan lowongan kerja yang kian marak.
Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai, perusahaan yang mengikuti job fair tentu sudah diverifikasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara.
Pencari kerja yang dianggap memenuhi syarat pun akan diminta menindaklanjuti di kantor perusahaan.
"Tidak dipungut biaya. Perusahaan yang minta biaya, patut dicurigai, dan jangan dilanjutkan," kata Payaman kepada Liputan6.com, Jumat (25/7/2025).
Job Fair Secara Online
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengusulkan penyelenggaraan job fair bersifat online dan diorganisir oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini karena banyaknya para pencari kerja dan tidak semua orang bisa langsung datang ke lokasi acara.
"Orang dari Papua kan belum tentu bisa datang ke Bekasi, orang Kalimantan belum tentu juga datang ke job fair nya di Surabaya. Bahwa mencari kerja itu kan hak seluruh rakyat Indonesia," kata Timboel kepada Liputan6.com.
Nantinya, Kemnaker memastikan bahwa memang ada proses rekrutmen di perusahaan peserta job fair. Sehingga bisa dipastikan bahwa lowongan pekerjaan yang ditawarkan di job fair bukanlah penipuan atau hoaks.
"Kementerian memastikan tidak ada biaya yang diambil dan diskriminasi. Ketika perusahaan cocok dengan pelamar, maka bisa lanjut misalnya wawancara online melalui zoom atau datang langsung ke perusahaan," kata dia.
"Nah ini yang menurut saya sih penting ke depannya harus digagas tentang job fair online, dengan penyelenggara pemerintah. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab kalau pemerintah melihat misalnya ada masuk ternyata perusahaannya berbohong," tegas Timboel.
Pencari Kerja Bisa Percaya ke Pemerintah
Timboel menilai, dengan adanya job fair secara online yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah, maka bisa dipercaya oleh pencari kerja.
"Jadi dengan resminya ini masa nggak percaya sama pemerintah, dan kementerian bisa memberikan sanksi kepada perusahaan bila ternyata bohong ya, ternyata hoax, menipu gitu," ucap dia.
Dia menambahkan, dengan penyelenggaraan oleh Kemnaker, maka tidak ada lagi lowongan pekerjaan yang sebatas formalitas dan pencitraan. Pemerintah pun, kata dia, harus jujur dan memastikan bahwa memang job fair itu diisi oleh perusahaan yang sedang mencari calon pekerja.
Pemerintah juga harus tegas kepada perusahaan yang sekedar formalitas dengan memberi sanksi.
"Supaya benar-benar masyarakat ini yang memang sekarang lagi butuh pekerjaan itu enggak kena prank gitu, enggak merasa bahwa aduh ternyata job fair yang didatangi ternyata kok gagal terus karena memang tidak ada lowongan kerja," pungkas Timboel.