Negara Rugi Rp100 Trilun karena Beras Oplosan, Prabowo: Kita Cari Uang Setengah Mati

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total kerugian yang dialami negara akibat beras oplosan mencapai Rp100 triliun per tahunnya. Prabowo pun kesal karena pemerintah setengah mati mencari uang untuk menambah kas negara.

oleh Lizsa EgehamDiterbitkan 21 Juli 2025, 19:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemarahannya terhadap pengusaha penggilingan padi besar yang tidak mematuhi harga dasar gabah yang telah ditetapkan pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total kerugian yang dialami negara akibat beras oplosan mencapai Rp100 triliun per tahunnya. Prabowo pun kesal karena pemerintah setengah mati mencari uang untuk menambah kas negara.

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang setengah mati, pajak inilah, bea cukai inilah dan sebagainya, ini 100 triliun," ujar Prabowo Subianto saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo menuturkan uang hasil beras oplosan tersebut hanya dinikmati 5 kelompok usaha, sementara negara mengalami kerugian besar setiap tahunnya. Prabowo membayangkan uang Rp100 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki 100.000 sekolah di Indonesia.

"Bisa bayangkan enggak, kalau kita tertibkan ini, kita punya Rp100 triliun setiap tahun, 5 tahun kita punya Rp1.000 triliun. Menteri Keuangan kita perbaiki sekolah. (Sekarang) Kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun," kata Prabowo.

"Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah, kita punya 330.000 sekolah, dalam 3 setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia," sambung Prabowo.

Menurut dia, tindakan mengoplos beras merupakan sabotase ekonomi Indonesia dan menikam masyarakat. Untuk itu, Prabowo memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas dan mengusut kasus beras oplosan.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak (kembalikan), kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu," tegas Prabowo.

Prabowo: Pengoplos Beras Adalah Pengkhianat Bangsa

Tersangka berinisial VE memperagakan cara pengoplosan beras yang berhasil diungkap Polres Metro Depok (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Prabowo geram dengan kasus beras oplosan yang diubah dari jenis biasa menjadi premium. "Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Ini kan penipuan ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana," kata Prabowo.

Dia menyebut tindakan mengoplos beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan masyarakat. Prabowo menuturkan hal ini merupakan upaya membuat Indonesia lemah dan miskin.

"Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," ucap Prabowo.

Prabowo menuturkan total kerugian negara akibat tindakan mengoplos beras tersebut mencapai Rp100 triliun. Dia pun siap menyita penggilingan-penggilingan padi apabila tak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang berengsek itu," tutur Prabowo.

Kejagung Siap Jalankan Perintah Prabowo, Usut Kasus Beras Oplosan

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna. (Foto: dokumentasi Kejagung)

Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan kecurangan produsen beras, khususnya perihal mutu dan takaran yang tidak sesuai.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," tutur Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Anang menyebut, Kejagung akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk para penegak hukum lainnya untuk menangani kisruh beras oplosan.

"Di mana dalam pelaksanaannya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," kata Anang.

INFOGRAFIS: 5 Negara Pemasok Beras Terbesar ke Indonesia (Liputan6.com / Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya