Liputan6.com, Jakarta - Lahan seluas 137,1 hektare yang berasal dari kegiatan pertambangan batu bara PT Multi Harapan Utama (MHU), kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan aset berupa 102 bidang tanah dengan nilai perolehan Rp 70,68 miliar kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Lahan tersebut akan digunakan untuk menunjang kebutuhan fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Advertisement
Komandan Grup 4 Kopassus, Brigjen TNI Suharma Zunam, mengapresiasi keterlibatan MHU dalam proses tersebut. Dia menilai penyerahan aset ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara dunia usaha dan institusi negara.
“Dukungan dari PT Multi Harapan Utama dalam proses pemanfaatan lahan ini merupakan bentuk sinergi positif antara dunia usaha dan institusi negara. Kami mengapresiasi komitmen MHU yang turut mendukung kebutuhan pertahanan melalui optimalisasi aset negara. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menunjang kebutuhan fasilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Grup 4 Kopassus,” ujar Brigjen TNI Suharma Zunam.
Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Jumat (6/11) di Ruang Auditorium Gedung Slamet Bratanata, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.
Kegiatan ini melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemhan RI, dan MHU, serta dihadiri Komandan Grup 4 Kopassus, Brigjen TNI Suharma Zunam.
Aset yang diserahkan terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi. Seluruh lahan tersebut berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) MHU dan tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Pengalihan status penggunaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN tanggal 26 Agustus.
Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan BMN tersebut resmi beralih kepada Kemhan c.q. Kopassus. Selanjutnya, aset menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.
Menjelang serah terima, MHU bersama Kementerian ESDM melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah guna memastikan kelengkapan administrasi aset. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan agar aset yang berasal dari kegiatan PKP2B dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bagi MHU, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan nasional. Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus,” ujar Presiden Direktur MHU, Kemal Djamil Siregar.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Rakhmawati, mengatakan penyerahan ini merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kekayaan alam yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kedaulatan.
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” ujar Rakhmawati.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” tambahnya.
Rakhmawati juga berharap penyerahan aset ini dapat memperkuat kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan BMN agar tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional.
Kemal menambahkan, kelancaran proses tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan dalam setiap tahap.
“Sinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan menunjukkan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah untuk memastikan aset negara dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam proses ini,” tambah Kemal.