Liputan6.com, Jakarta - Ditengah maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif (Gen-AI), riset atau survei terbaru dari Luminate dan Ipsos menemukan, masyarakat Indonesia cukup sadar akan potensi bahayanya, tapi banyak yang belum menyadari betapa rentannya mereka terhadap disinformasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan.
"Dalam survei ini, 75% responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka 72%, dan bahkan diri mereka sendiri 63%," ujar Praktisi Tata Kelola data dari Luminate Dinita Putri, melalui keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).
Advertisement
Namun, lanjut dia, dari 33% responden yang merasa pandangan politiknya tidak akan terpengaruh, 42% justru mengaku tidak yakin bisa membedakan mana konten asli dan mana yang dibuat AI.
"Kami melihat pola yang konsisten di berbagai negara, semakin banyak orang memahami AI, semakin besar kemungkinan mereka menyadari risikonya. Begitu pula dengan Indonesia," ucap Dinita.
"Jika kita ingin membangun masyarakat yang tangguh terhadap disinformasi, kita perlu berinvestasi dalam meningkatkan kesadaran komunitas, bukan hanya di kalangan digital native, tapi di seluruh lapisan masyarakat," sambung dia.
Dinita menjelaskan, survei ini juga menyoroti perbedaan cara pria dan wanita menilai kemampuan mereka sendiri.
Walaupun, kata dia, secara umum keyakinannya hampir sama yaitu 70% pria dan 71% wanita mengaku cukup yakin, hanya 17% wanita yang merasa sangat yakin bisa mengenali konten AI, dibandingkan dengan 30% pria.
"Ini bisa jadi karena wanita cenderung merendah, atau sebaliknya, pria terlalu yakin. Riset ini juga hadir di momen penting, Indonesia adalah salah satu negara paling aktif secara digital," terang Dinita.
"Lebih dari 90% responden menggunakan WhatsApp setiap hari, dan penggunaan Instagram, Facebook, serta TikTok juga sangat tinggi. Dengan paparan sebesar itu, ditambah rendahnya literasi AI, risiko penyebaran disinformasi jadi semakin besar, terutama di negara dengan lebih dari 204 juta pemilih seperti Indonesia," sambung dia.
Kerangka Kerja Literasi AI
Sementara itu, salah satu organisasi yang fokus pada tata kelola internet dan hak-hak digital, ICT Watch, turut menekankan pentingnya kesadaran komunitas.
"Literasi AI adalah fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat berinteraksi dengan teknologi secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab," ucap Direktur Program ICT Watch Prasasti Dewi yang baru saja meluncurkan Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia.
"Melalui Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia, kami menekankan nilai-nilai hak asasi manusia dan tiga dimensi inti yakni kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), kondisi sosial ekonomi, dan kesejahteraan," sambung dia.
Menurut Prasasti Dewi, penggunaan AI bermakna harus memberdayakan kelompok rentan, memperkuat partisipasi warga, dan mempromosikan keadilan digital di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat.
Dinita melanjutkan, fenomena ini juga terlihat di negara lain, bahkan yang sudah maju sekalipun. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, lebih dari 70% responden yang paham AI dan teknologi deepfake mengaku khawatir terhadap dampaknya bagi pemilu.
"Riset serupa menunjukkan bahwa publik makin cemas dengan peran platform digital yang dianggap bisa melemahkan demokrasi, dan banyak yang menuntut kendali lebih besar atas data pribadi mereka," ucap dia.
Hasil Survei di Negara Lain
Sementara itu, lanjut Dinita, di Amerika Latin, dukungan terhadap regulasi AI meningkat jadi 65% di kalangan yang paham betul teknologinya.
Pemahaman soal AI terbukti membuat masyarakat lebih sadar akan resiko nya—terutama soal integritas pemilu dan kesenjangan sosial.
"Riset dari berbagai negara menunjukkan satu hal penting yaitu pemahaman soal AI sangat penting untuk melindungi demokrasi. Warga Indonesia yang sangat aktif di dunia maya perlu memiliki literasi AI yang memadai," kata dia.
"Hal ini dapat dicapai dari kerja sama berbagai pihak; baik pemerintah, platform hingga komunitas, pendidik, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman," tutup Dinita.
Untuk diketahui, Ipsos melakukan survei terhadap 1.000 responden berusia 21–65 tahun di Indonesia dengan metode online pada 28 November hingga 6 Desember 2024.
Survei menggunakan kuota berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan status pekerjaan. Hasil akhir disesuaikan agar mewakili populasi nasional. Survei ini dilakukan dalam bahasa Indonesia.