Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara dengan strategi lintas sektoral dan daerah.
Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas udara Jakarta, yang kerap memburuk akibat berbagai faktor, baik lokal maupun regional.
Advertisement
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa penurunan kualitas udara tidak hanya disebabkan oleh aktivitas di dalam wilayah Jakarta, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi meteorologi dan kontribusi polusi dari wilayah aglomerasi sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
"Sumber pencemar udara Jakarta dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor meteorologi, seperti angin, suhu, serta cuaca. Oleh karena itu, kerja sama lintas wilayah menjadi sangat penting," kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Berdasarkan hasil inventarisasi emisi, Asep menyebut sektor transportasi dan industri sebagai dua sumber utama pencemar udara di Jakarta. Karena itu, Pemprov Jakarta berfokus pada pengendalian emisi dari kedua sektor tersebut.
"Langkah-langkah strategis yang telah kami lakukan, antara lain mendorong penggunaan transportasi umum massal, mewajibkan uji emisi kendaraan bermotor disertai penegakan hukum terutama untuk kendaraan berat, hingga pengawasan ketat terhadap industri seperti melakukan pengukuran emisi menerus pada industri yang berpotensi melakukan pencemaran," ungkap dia.
Upaya Penghijauan
Selain itu, DLH Jakarta juga menggencarkan program penghijauan, pengendalian pembakaran sampah, dan penjajakan penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) guna memperbaiki kualitas udara secara berkelanjutan.
Asep menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dalam bermobilitas, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Pihak Pemprov Jakarta pun kini juga mendorong kerja sama konkret dengan pemerintah daerah-daerah penyangga untuk menurunkan emisi, terutama dari sektor industri.
"Kami mendorong Pemda di sekitar Jakarta untuk lebih ketat mengawasi industri di wilayah mereka, agar tidak mencemari udara yang kemudian terbawa ke Jakarta. Koordinasi intensif dengan Pemda sekitar akan terus kami lakukan. Kami akan bahas bersama sumber pencemar dan menyusun aksi bersama untuk pengendaliannya," tutur Asep.
Terus Berkoordinasi
Asep menuturkan, Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memfasilitasi koordinasi antarwilayah.
"Upaya penegakan hukum di daerah aglomerasi Jakarta juga dilakukan intensif oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kami sangat mengapresiasi komitmen Bapak Menteri tersebut," tutur dia.
Selain itu, menurut Asep, keterlibatan mitra atau donor internasional juga terbuka lebar untuk mendukung program pengendalian pencemaran udara secara kolaboratif.
Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jakarta dalam menjawab tantangan polusi udara yang bersifat lintas batas.
"Upaya dan langkah ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan Jakarta," kata Asep.