Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tercatat memiliki 2.200 bidang tanah. Namun, 700 bidang di antaranya belum tersertifikasi. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkap bidang tanah yang belum tersertifikasi itu di antaranya adalah tanah yang dibangun menjadi sekolah dasar. "Sisa 700-an bidang tanah lagi belum tersertifikasi dan mudah-mudahan bisa secepatnya terselesaikan," kata Dadang melalui keterangan tertulis pada Minggu, (13/7/2025).
Dadang mengatakan, lahan yang belum tersertifikasi tersebut, terutama tanah yang dijadikan bangunan sekolah, yang berpotensi menjadi sengketa lahan. "Terutama tanah yang dijadikan sekolah dasar dan ini kerap mengemuka ada kasus penyegelan sekolah oleh oknum yang mengakui ahli waris tanah tersebut," ucapnya.
Advertisement
Oleh karena itu, Dadang menyebut percepatan penyelesaian aset penting untuk dilakukan. Hal itu, kata dia, dalam rangka pengamanan hukum untuk memperjelas legalitas tanah milik Pemkab Bandung. "Selain itu, juga dalam rangka peningkatan potensi aset terhadap kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga saya meminta Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) untuk menertibkan dan menginventarisir data tanah yang berpotensi terhadap peningkatan PAD," imbuh Dadang.
Lebih lanjut, Dadang meminta Disperkimtan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung untuk segera melakukan konsolidasi. "Dengan kolaborasi antara Disperkimtan dan BPN ini diharapkan seluruh aset tanah milik Pemkab Bandung lebih jelas legalitasnya, terhindar dari penguasaan dan gugatan pihak lain, serta dapat meningkatkan PAD," tutur dia.
Sementara untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bandung, Dadang menyebut dari jumlah 1,2 juta bidang tanah, telah terealisasi sekitar 900.000 bidang tanah.
Penulis: Arby Salim