Liputan6.com, Tuban - Polemik kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban belum selesai meskipun empat tahun sudah dikelola 3 tokoh konglomerat asal Surabaya. Termasuk, Kementerian Agama (Kemenag) setempat juga turun tangan untuk meredam persoalan di kelenteng terbesar se-Asia Tenggara itu.
Kendati demikian, Go Tjong Ping Ketua Umum Terpilih Kelenteng Tuban periode 2023-2028 berjanji akan menggelar kirab besar-besaran ketika masalah internalnya selesai. Bahkan, nantinya juga ada arak-arakan yang menggambarkan pasukan Ronggolawe naik kuda.
Advertisement
"Kalau saya jadi Ketua Umum Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, akan mengadakan acara besar-besaran melibatkan ribuan personel peserta. Pasukan Ronggolawe naik kuda sebanyak 50 orang," ungkap Go Tjong Ping.
Menurutnya, peserta dalam acara tersebut tidak dibatasi asalkan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Termasuk, aneka pentas seni budaya lokal juga menjadi rangkai acara di kelenteng nantinya.
"Mohon dukungannya untuk para teman-teman ku di seluruh Indonesia, acara digelar profesional," kata Go Tjong Ping.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim itu mengaku pengurus Kelenteng nantinya siap menggelar event berskala nasional tersebut.
"Sudah sangat siap," katanya.
Tiga Konglomerat Turun Tangan
Sebelumnya diberitakan, tiga tokoh konglomerat Jawa Timur dan Nasional yakni Alim Markus Bos Maspion Group, Soedomo Mergonoto Owner Kopi Kapal Api, dan Paulus Welly Afandi pengusaha Tionghoa asal Surabaya, belum mampu menyelesaikan konflik internal kelenteng sejak mereka memegang kendali pada bulan Juni 2021.
Bahkan, empat tahun berjalan malah muncul kembali konflik internal, dan pintu gerbang utama Kelenteng sempat digembok selama dua hari. Namun, akhirnya pintu kembali dibuka setelah adanya desakan dari pemerintah setempat agar umat bisa beribadah dengan nyaman.
Tak hanya itu, terpilihnya Go Tjong Ping sebagai Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio Tuban periode 2025 - 2028 juga mendapatkan penolakan dari sejumlah umat, Minggu, (8/6/2025). Mereka menilai pemilihan pengurus dan penilik telah melanggar aturan dasar/ aturan rumah tangga (AD/ART) kelenteng.