Liputan6.com, Yogyakarta - Isu pangan biru menjadi perhatian para pakar dan akademisi di Indonesia karena potensi besarnya. Manager The Climate Reality Indonesia, Amanda Katili Niode, mengatakan saat ini isu global berkaitan dengan potensi sumber pangan biru melalui pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan perannya dalam sistem pangan dunia. “Tetapi di tingkat lokal, ini pengolahan pangan biru ini menyangkut hidup masyarakat pesisir, identitas budaya, dan kebijakan yang berpihak,” tegasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Food as Climate Solution”.
Menurutnya masih minim perhatian negara terhadap sektor kelautan, padahal laut memegang peranan penting bagi kedaulatan pangan dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, kolaborasi antarpihak, baik akademisi, pembuat kebijakan, komunitas, maupun LSM yang dipandang sangat penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan. “Pangan biru adalah masa depan. Ia punya jejak karbon rendah, nilai gizi tinggi, dan bisa menjadi solusi stunting. Tapi semua itu hanya bisa terwujud kalau kita menjaga ekosistem perairan dan melibatkan komunitas lokal,” ujarnya.
Advertisement
Hakimul Ikhwan Kaprodi Sosiologi UGM menjelaskan apa saja sektor pangan biru. Ia mengatakan sektor pangan biru, yakni pangan dari hewan, tumbuhan, dan alga air memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkeadilan. “Kita ingin menggerakkan makanan dari sumber laut sebagai sumber daya kita. Pertemuan ini menggambarkan keragaman hayati dan kepedulian terhadap isu yang dihadapi masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Guru Besar IPB Luky Adrianto setuju dengan pandangan pembicara lainnya. Menurutnya keberlanjutan pangan biru tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan ekosistemnya. “Pangan biru adalah jantung masa depan bangsa. Menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat berarti juga menjaga kelestarian laut,” katanya.
Fina Itriyati pegiat desa maritim DIY Bahari Susilo, dan Sosiolog juga menyoroti perspektif ekofeminis dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Ia menyebut kelompok perempuan mengalami dampak iklim dua kali lipat karena ketergantungan pada alam dan tanggung jawab pengasuhan. “Ekofeminisme biru menjadi pendekatan penting untuk mengaitkan keadilan lingkungan dan gender,” ujarnya.