Minimnya Apresiasi Karya Sastra: Guru Besar UGM Paparkan Akar Masalah

Pemerintah diminta bisa memberikan perhatian dan penghargaan dalam mendorong kemajuan industri kreatif di bidang sastra serta meningkatkan kesejahteraan sastrawan.

oleh Yanuar HDiterbitkan 11 Juni 2025, 21:00 WIB
Pengunjung melihat buku-buku pada pameran Jakarta International Literary Festival (JILF) 2019 di Taman Ismail Marzuki, Kamis (22/8/2019). JILF 2019 berlangsung hingga 24 Agustus, menampilkan karya 60 penulis dan pelaku sastra dari dalam dan luar negeri. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Yogyakarta - Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Sastra dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, Aprinus Salam, mengatakan era kini dan sebelumnya sastrawan tidak dapat sekadar bergantung pada honor menulis untuk bertahan hidup. Menurutnya, sangat jarang seorang seniman atau sastrawan dapat hidup dari karya sastra yang bisa mencukupi kehidupannya.

“Tetapi, memang tidak semua. Ada juga beberapa sastrawan yang sukses dari berkarya, terutama ketika penulis sastra tersebut mampu menembus syarat-syarat komersial sehingga karya sastranya bisa menghasilkan uang cukup,” katanya di kampus UGM, Senin 2 Juni 2025.

Aprinus menyebut syarat-syarat komersial ini berbeda-beda untuk setiap hasil karya sastra. Mengingat banyak karya sastra yang dapat dikomersilkan dengan baik setidaknya bisa menyesuaikan kehendak dan selera pasar yang selalu berubah secara dinamis. “Kadang kita tidak tahu karya seperti apa nanti atau beberapa tahun ke depan yang laku di pasaran seperti apa,” paparnya. 

Aprinus menjelaskan para sastrawan menghadapi beberapa tantangan terbesar menjadikan sastra sebagai mata pencaharian utama, yaitu yang pertama rendahnya penghargaan baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap karya sastra. Kedua, asumsi dan pengetahuan umum tentang sastra yang seolah-olah karya fiksional dan imajinatif sebagai hal yang tidak cukup penting.

Terakhir, sastrawan harus menulis karya yang bagus sehingga dapat “mengganggu” atau “mengintervensi” pengetahuan umum tentang sastra. “Dulu, negara menganggap penting karya sastra itu, yakni dengan adanya beberapa karya sastra yang dilarang. Itu artinya, sastra penting. Gara-gara dilarang, justru bukunya jadi laku. Tapi itu juga tidak mengangkat ekonomi sastrawan jika royalti buat pengarang masih sangat kecil,” ujarnya.

Aprinus menjelaskan solusi konkret untuk pemerintah atau lembaga budaya bagi keberlangsungan hidup para sastrawan yakni pemberian hibah, pemerintah membeli karya sastra yang bagus dengan harga yang pantas, royalti dapat diperbesar. Terakhir, terdapat donatur-donatur yang bersedia memberi hibah terhadap penulis sastra yang mumpuni agar orang tersebut bisa fokus dalam menulis karya sastra. “Jadi, sastrawan tersebut tidak harus memikirkan ekonomi keluarganya. Tapi, kayaknya ini sulit. Kembali ke soal masih rendahnya penghargaan terhadap karya sastra,” tuturnya.

Harapan Aprinus dalam 5-10 tahun ke depan pemerintah dapat mendorong masa depan sastra Indonesia makin maju dan berkembang serta kesejahteraan para pelaku sastranya makin meningkat. Sebab, karya sastra adalah produk bangsa, bukan sekedar produk per orang. “Keunggulan suatu bangsa dapat dilihat apa sastranya juga unggul. Karya yang unggul tentu perlu dukungan semua pihak,” ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya