Liputan6.com, Gunungkidul - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi momok dalam pengelolaan sektor wisata di wilayah tersebut. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan bahwa praktik pungli, tidak hanya di sektor wisata, praktik pungli juga ditemukan di lingkup pemerintahan desa dan proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor.
“Pungli ini jelas merugikan banyak pihak. Tidak hanya menghambat jalannya pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi penghalang masuknya investasi ke Gunungkidul,” tegas Endah dalam acara penandatanganan pakta integritas penolakan pungli.
Advertisement
Menurut Endah, praktik pungli kerap terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang benar. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam permintaan setoran yang tidak semestinya dilakukan. “Banyak warga kita yang tidak tahu mana yang resmi dan mana yang tidak. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, bahkan ada laporan yang menyebut oknum wartawan dan LSM ikut meminta setoran kepada para lurah. Ini harus dihentikan!” tegasnya.
Endah juga mengungkapkan bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di Gunungkidul sering menjadi korban praktik pungli. Hal ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. “Kalau begini terus, siapa yang mau berinvestasi di Gunungkidul? Kita butuh iklim yang bersih, bebas dari tekanan dan pungli. Tanpa itu, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Pemkab Gunungkidul, lanjut Endah, telah membuka kanal pengaduan resmi dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan praktik pungli. Ia mengajak semua pihak ASN, lurah, kontraktor, hingga pelaku usaha untuk bekerja dengan tenang, tanpa tekanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ini komitmen kita bersama. Gunungkidul harus menjadi daerah yang bersih, ramah investasi, dan maju. Tidak boleh ada ruang bagi pungli di sini!” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Endah juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata atas inisiatif untuk memberantas kebocoran dan pungli di sektor retribusi wisata. Dengan sikap tegas dan disaksikan Kajari, Wakapolres, dan OPD terkait, kita deklarasikan komitmen bersama untuk menolak suap, pungli, maupun praktik pemerasan. “Ini bukan hanya demi kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pelayanan wisata di Gunungkidul,” ujar Endah.
Bupati menegaskan, pungli sekecil apapun adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan merusak citra birokrasi. Penandatanganan pakta integritas harus menjadi simbol nyata dari moralitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan. “Kita tidak boleh main-main dalam hal ini. Semua harus bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.