Kata MUI Soal Prabowo Ingin Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sudarnoto menyatakan sangat diperlukan langkah yang lebih terukur untuk menghentikan genosida dan penghancuran Israel atas Gaza dan Palestina secara keseluruhan.

oleh Muhammad AliDiperbarui 31 Mei 2025, 10:26 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didalamnya mengatur pembentukan Danantara. (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai kunjungan Presiden Prancis Emanuel Macron merupakan kesempatan atau peluang bagi indonesia untuk memainkan peran global yang lebih terukur.

Menurutnya, ini tidak sekedar memperkuat kerjasama bilateral Indonesia Cina dan Indonesia Perancis, akan tetapi juga penting dalam konteks situasi global sebagai dampak genosida dan penghancuran atas Gaza oleh Israel.

"Prancis menjadi salah satu negara penting di Eropa yang telah menunjukkan sikap berhadapan dengan Israel karena telah memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Sikap Prancis ini menunjukkan adanya keretakan di kalangan internal negara-negara Barat. Dan itu, artinya, dukungan dunia internasional kepada Palestina semakin kuat," kata Sudarnoto kepada Liputan6.com, Sabtu (31/5/2025).

Ia menegaskan, pertemuan Prabowo-Macron harus dipahami sebagai upaya diplomatik dan politik dua negara untuk secara bersama-sama memperkuat komitmen saling mengokohkan dukungan kepada Palestina. Karena itu, pertemuan ini harus diapresiasi.

 

Agenda Utama yang Diperjuangkan Indonesia

"Karena ada langkah lebih maju tidak saja untuk kepentingan kerja sama bilateral akan tetapi untuk kepentingan kemanusiaan, kedaulatan dan kemerdekaan Palestina serta keamanan global dan perdamaian sejati," kata dia.

Terkait dengan kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel dengan syarat jaminan kemerdekaan Palestina, ia menilai isu ini sangat sensitif dan bisa disalahpahami oleh masyarakat. Karena itu, Ia meminta pemerintah hendaknya memfokuskan kepada sejumlah hal.

"Yaitu hentikan agresi israel lakukan genosida dan penghancuran, tarik mundur IDF dari seluruh wilayah Palestina, hukum Israel berdasarkan fatwa ICJ, tangkap Netanyahu dan lainnya sesuai amar ICC, kembalikan tanah Palestina yang direbut Israel, rekonstruksi Gaza, dan merdekakan Palestina. Ini agenda utama yang perlu diperjuangkan Indonesia, bukan isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel," jelas dia.

 

Diperlukan Langkah Terukur

Pasca pertemuan Prabowo-Macron menyusul berbagai pertemuan lain sebelumnya, Ia menyatakan sangat diperlukan langkah yang lebih terukur untuk menghentikan genosida dan penghancuran Israel atas Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Harus ada kekuatan global aliansi negara cinta damai dan kemanusiaan yang memaksa Israel untuk hentikan semua kejahatan.

"MUI mendukung pemerintah karena pemerintah membela Palestina dan berusaha menghapus penjajahan termasuk Israel karena sesuai dengan amanah UUD. Ini juga sejalan dengan keputusan hasil ijtima' ulama MUI," kata dia.

MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Prancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina yang diduduki dan hentikan genosida dan penjajahan serta menghukum Israel dan menangkap Netanyahu dan semua pelaku kejahatan perang.

Infografis

Infografis Nasib Warga Palestina Dijajah Paksa Israel. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya